Ilustrasi: Nobodycorp. Internationale Unltd
Ilustrasi: Nobodycorp. Internationale Unltd
17/06/2016
Soeharto, sang Pahlawan Buatan Media Massa
Sejarah menjadi biografi dengan peristiwa yang ditebang pilih untuk menciptakan citra kebaikan. Obituari menjadi puja-puji, makam menjadi museum, kisah menjadi legenda, dan manusia menjadi dewa.
17/06/2016
Soeharto, sang Pahlawan Buatan Media Massa
Sejarah menjadi biografi dengan peristiwa yang ditebang pilih untuk menciptakan citra kebaikan. Obituari menjadi puja-puji, makam menjadi museum, kisah menjadi legenda, dan manusia menjadi dewa.

Nama Presiden Soeharto kembali terdengar. Kali ini berawal dari instruksi ketua sidang Munaslub Golkar Nurdin Halid kepada ketua umum Golkar terpilih untuk memperjuangkan Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini bukan pertama kalinya Soeharto dilobi untuk menjadi pahlawan nasional. Usulan pertama dicetus oleh Ketua Fraksi Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso tak lama setelah kematiannya. Pada Oktober 2010 Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri memasukkan nama Soeharto dalam daftar sepuluh nama yang akan dikenal sebagai pahlawan nasional. Namun, Suyoto Sudjadi, Direktur Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Kementerian Sosial, tidak memasukkan nama Soeharto dalam daftar akhir.

Alasan dukungan sang Jenderal murah senyum itu menjadi pahlawan nasional sama dengan alasan orang-orang tidak menyebutkan aibnya di detik-detik terakhir hingga kematiannya. Filosofi “mikul dhuwur mendhem jero” menjadi esensial dalam membicarakan Soeharto: kebaikan seseorang harus lebih dijunjung tinggi, jangan hanya mengumbar aibnya.

Jakob Oetama, pemilik grup Kompas Gramedia, menulis dalam harian Kompas yang ia miliki dengan judul “Warisan Soeharto”:

Kita mengambil pelajaran dari kelebihan dan keberhasilannya dan kita hargai. Kita mengambil pelajaran dari kegagalan, kealpaan, dan kesalahannya.

Dalam konteks itu, patut kiranya juga dalam sikap kritis, kita berpegang pada kebajikan mikul dhuwur, mendhem jero, tetap menghormati secara sepantasnya dan tetap menghargai kebaikan dan keberhasilannya. Cukuplah presiden pertama dan presiden kedua yang mengalami akhir yang tragis. (Kompas, 28 Februari 2008)

Menariknya, tulisan tersebut dimuat ulang pada 27 Januari 2016, bertepatan dengan hari kematian Soeharto 8 tahun lalu. Selain Jakob, mantan Menteri Penerangan Harmoko juga menggunakan filosofi yang sama dalam Pos Kota. Dalam artikel berjudul “SARS dan Pak Harto” (SARS merupakan singkatan dari “Saya Amat Rindu Soeharto”), ia juga menambahkan bahwa sisi negatif Soeharto tidak berarti dilupakan.

Kesalahan adalah sebuah kesalahan, yang dalam konsep mendhem jero harus bisa kita kubur sedalam-dalamnya, kita jadikan pelajaran untuk tidak kita tiru. Kesalahan atau kekhilafan beliau tentu juga tidak lantas meniadakan sisi positif yang ada pada beliau.

Bagaimana mungkin Anda bisa mengambil pelajaran dari sesuatu yang telah dikubur dalam-dalam? Namun, persis inilah yang Harmoko lakukan dalam halaman daur ulang ini (Setahun sebelumnya, ia menulis artikel dengan tema yang sama). Ia tidak menyebutkan apa kesalahan Soeharto kecuali dalam kalimat “Kesalahan atau kekhilafan beliau tentu juga tidak lantas meniadakan sisi positif yang ada pada beliau.”

Dengan sengaja tidak membicarakan dan melupakan  sisi negatif Soeharto, Indonesia diserang oleh amnesia sosial yang membutakan dalam mengingat apa yang menyebabkan Orde Baru lengser di tahun 1998. Pembukaan konferensi UNCAC (Badan Konvensi Anti Korupsi PBB) di Nusa Dua, yang digelar sehari setelah kematian Soeharto pada 2008, diawali dengan mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang sang diktator. Penghormatan ini ironis. Dokumen-dokumen PBB kala itu kerap menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin negara paling korup.

Mikul dhuwur mendhem jero” sendiri digunakan oleh Soeharto dalam mengingat Presiden Sukarno. Agus Sudibyo, dalam Citra Bung Karno (1999), menulis bahwa pimpinan Orde Baru melupakan tuduhan atas peran Bung Karno dalam peristiwa G30S ketika presiden pertama Indonesia itu meninggal. Hal ini tentu mengherankan. Dengan simpang siurnya peran bung Karno tersebut, kepastian sejarah menjadi goyah.

Praktek pemujaan orang yang telah meninggal di media bukan hanya terjadi di Indonesia. Koran besar seperti New York Times pernah melakukannya berkali-kali. Coba tebak siapa yang dimaksud dalam obituari berikut:

[Nama figur] yang memulai karir sebagai petani tak bernama meninggal sebagai salah satu figur revolusioner sejarah paling masyhur. Lahir ketika [negaranya] dirombak oleh pertengkaran saudara, dipukul oleh kemiskinan yang luar biasa, dan diserbu oleh kekuatan asing yang canggih, ia hidup memenuhi impian masa kecilnya dalam mengembalikan negaranya pada posisinya sebagai negara yang besar. (New York Times, 10 September 1976)

Kutipan tersebut merupakan artikel Fox Butterfield dalam mengenang Mao Tse-Tung, orang yang bertanggung jawab atas kematian jutaan rakyat China dalam program Lompatan Jauh Ke Depan dan Revolusi Kebudayaan. Dengan judul “Mao Tse-Tung: Bapak Revolusi China”, Butterfield menulis tiga halaman propaganda tentang kebesaran Mao.

Dalam paragraf yang sama dengan kutipan di atas, Butterfield membandingkan Mao dengan Kaisar Chin Shih-huang, figur yang juga Mao bandingkan dengan dirinya sendiri. Bahkan dua kali Mao dikomparasikan dengan Confucius. Pertama, mengenai ideologinya yang mengutamakan kebaikan di atas kemakmuran, dan yang kedua, tindakannya dalam menangani lawan.

Tak seperti Stalin, Mao tidak pernah menginginkan lawan di dalam partai untuk mati. Malah, ia percaya dengan cara China atau cara Konghucu yang percaya bahwa kekuatan pendidikan dapat mereformasi pandangan mereka, dan membawa mereka ke kamp kerja untuk reindoktrinasi dan penebusan.

Reindoktrinasi sendiri di sini dimaksudkan sebagai kamp kerja dan propaganda milik negara yang baru dihapus pada tahun 2013. Kebanyakan penghuninya adalah pemulung, pencopet dan pekerja seks komersial yang digembleng mendukung negara dan Partai Komunis.

Sementara Butterfield menyanjung Mao dan mengerdilkan Stalin, Walter Duranty berbeda lagi. Pada 1933, wartawan yang juga bekerja di New York Times itu tetap menyanjung Stalin ketika Soviet diterpa kelaparan luar biasa. Menurut Duranty, yang terjadi hanyalah mismanajemen pertanian kolektif yang membuat kekacauan dalam produksi bahan pangan. Namun, masalahnya tidak gawat. Yang ada hanya pengurangan ransom bahan makan, bukan bencana kelaparan.

Duranty sendiri dianugerahi penghargaan Pulitzer untuk korespondensi dan laporan dari Soviet pada 1932.  Penghargaan tersebut dikritik karena Duranty tidak melaporkan kelaparan besar yang melanda Soviet.

Soeharto memang tampak mengambil garis ideologi yang sama sekali berbeda dari Mao dan Stalin yang komunis. Soeharto justru memulai karir politiknya dengan semangat anti-komunisme, meski tidak jelas benar apa ideologi politiknya. Namun, tidak bisa dipungkiri, modus operandi mereka sama. Ketiganya punya prarasa untuk ekonomi sentralistik dan siap memerintahkan militer untuk menghabisi lawan politik.

Kini, setelah keburukan Soeharto dipandang sebelah mata, tampaknya akan lebih mudah untuk mendongkrak namanya menjadi pahlawan. Tak cukup sekedar diampuni, kini ia juga diagungkan. Pada Januari 2016 lalu, tepat sewindu kematiannya, media sempat ramai memberitakan Soeharto. Kali ini lantaran tiadanya perayaan di Astana Giribangun, tempat Soeharto dimakamkan. Pemberitaan ini aneh. Makam yang sepi bukanlah hal yang layak diberitakan.

John Roosa (2008) menyatakan bahwa, mungkin, hal terbaik dari 32 tahun kuasa Soeharto adalah ia tidak melegitimasi kekuasaannya melalui agama atau membuat kultus kepribadian tentang dirinya. Pernyataan Roosa ini, setidaknya tentang kultus kepribadian, tidak sepenuhnya tepat. Sejak awal kemunculannya di publik, ia telah dianggap sebagai penyelamat negara dari kup PKI. Ia dikaitkan sebagai jelmaan sebuah Orde Baru di Indonesia, yang jauh berbeda dari pendahulunya. Gelar “Bapak Pembangunan” yang dibawanya sampai kubur tetap diingat, meski pemerintahannya menerima pungutan dari swasta untuk memenuhi pundi-pundi pribadinya.

Dengan diberinya gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, kultus kepribadian itu akan kembali mengisi buku-buku sejarah dan kurikulum pendidikan. Pemberian gelar pahlawan memberikan kekekalan terhadap seorang tokoh sekaligus menghapus dosa yang ia pernah buat, sebesar apa pun dampaknya. Sejarah menjadi biografi dengan peristiwa yang ditebang pilih untuk menciptakan citra kebaikan. Obituari menjadi puja-puji, makam menjadi museum, kisah menjadi legenda. Manusia menjadi dewa.

Ketika isu tuntutan permintaan maaf negara kepada korban pembantaian tahun 1965 muncul, kita diingatkan akan kesalahan PKI di masa itu, sehingga permintaan maaf merupakan sebuah penistaan sejarah. Lalu kenapa ketika bicara soal Soeharto, kita malah harus melihat kebaikannya saja? Bagaimana dengan kejahatan HAM yang ia lakukan dan kasus korupsi luar biasa yang juga dinikmati keluarganya?

Pada 1976 Robert Fitch mengirim surat pembaca menanggapi tulisan-tulisan New York Times yang mengelukan Mao. Salah satu potongan dari surat tersebut tampaknya relevan untuk disitir dalam menanggapi upaya menasbihkan Soeharto sebagai pahlawan: apakah kepentingan politik begitu mendesak, moral telah benar-benar hilang sehingga kita bisa mengabaikan aspek yang mengerikan dari Soeharto? []


Referensi

Anonim. “Finally, Nation Talks About National Hero Nomination For Soeharto”. Antara, 18 Oktober 2010.

Asrianti, T. “Soeharto will not be a hero this year.” McClatchy - Tribune Business News, 9 November 2010.

Butterfield, F. “Mao Tse-Tung: Father of Chinese Revolution: Leader of Long March Based Power on Discontent of Peasants China’s Path Zigzagged as Mao Tried to Spur Economic Change”. New York Times, 10 September 1976.

Duranty, W. “Russians Hungry Not Starving”. New York Times, 31 Maret 1933.

Fardah. “News Focus: Polemics On Hero Status For Soeharto Drag On”. Antara, 25 Oktober 2010. Jakarta, Australia.

Forbes, M. “Soeharto a standing insult, even in death”. The Age, 2 Februari 2008.

“Letters to the Editor”. New York Times, 16 September 1976.

Roosa, John. (2008). “Suharto (June 8 1921-January 27, 2008)”. Indonesia, No. 85. Hal. 137–144.

Sudibyo, Agus. (1999). Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru. Bigraf Publishing, Yogyakarta

Bacaan Terkait
Steven Handoko

Mengenyam pendidikan sinematografi di Universitas Multimedia Nusantara. Kini bekerja lepas sebagai editor video di Remotivi.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna