Panelis evaluasi dengar pendapat 10 LPS bersiaran nasional. (Foto: Ezki Suyanto)
Panelis evaluasi dengar pendapat 10 LPS bersiaran nasional. (Foto: Ezki Suyanto)
15/05/2016
Tak Ada Evaluasi dalam Evaluasi Dengar Pendapat KPI
Masa izin 10 LPS bersiaran nasional sudah hangus. Proses perpanjangan izin siar yang tengah berjalan penuh kejanggalan.
15/05/2016
Tak Ada Evaluasi dalam Evaluasi Dengar Pendapat KPI
Masa izin 10 LPS bersiaran nasional sudah hangus. Proses perpanjangan izin siar yang tengah berjalan penuh kejanggalan.

Untuk ruangan yang demikian luas, auditorium itu terasa mubazir karena cuma diisi tak lebih dari belasan penonton. Rombongan peserta evaluasi yang datang berseragam itu mubazir karena cuma dua-tiga yang bicara. Panelis pun melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang tak kalah mubazirnya. Rangkaian Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dihelat sejak sejak 10 Mei itu, seandainya bukan bagian dari proses yang menentukan siaran televisi selama 10 tahun ke depan, adalah sebuah kemubaziran yang telak dan sempurna!

Tak banyak yang tahu kalau izin siar televisi habis dalam masa 10 tahun, dan lebih sedikit lagi yang tahu kalau izin 10 stasiun televisi swasta bersiaran nasional[1] habis pada tahun ini. Untuk bisa bersiaran selama 10 tahun ke depan, mereka harus melalui serangkaian proses perizinan. EDP digelar oleh KPI setelah stasiun-stasiun tersebut melewati proses verifikasi administratif, verifikasi sosiologis, dan verifikasi faktual. Hasil dari EDP ini akan dirumuskan menjadi Rekomendasi Kelayakan (RK). RK inilah yang nantinya menjadi dasar bagi Kemenkominfo dalam memutuskan apakah sebuah stasiun televisi mendapat izin siar atau tidak.

Barangkali sudah galib. Pandangan mata jarang tertuju pada dirinya sendiri. Media, yang digadang-gadang sebagai pengawas kekuasaan, tak menghabiskan cukup tenaga untuk mengawasi renik masalah dirinya sendiri. Padahal, kalau ia disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, media adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri. Ramai lalu lintas wartawan hanya terjadi pada pembukaan EDP di Balai Agung DKI Jakarta, ketika Menteri Kominfo Rudiantara membuka rangkaian acara tersebut. Selebihnya, rangkaian evaluasi yang menjadi inti acara itu sendiri, cuma diliput oleh wartawan yang medianya sedang dievaluasi. Pemberitaan pun cuma muncul di media mereka sendiri—atau media yang berafiliasi dengannya—dan portal daring KPI. Tentu saja, yang muncul di media-media itu cuma yang baik-baiknya saja.

Namun, jangan serta merta menganggap hal ini pembingkaian media belaka. Sekalipun—semestinya—evaluasi ini menguji kinerja stasiun televisi selama 10 tahun terakhir, KPI sebagai evaluator tidak memberi gambaran komprehensif tentang performa masing-masing stasiun televisi yang telah diuji. Bahkan tidak tepat pula kalau kita menyebut acara kumpul-kumpul itu sebagai evaluasi. KPI, di acara itu, sekali lagi, cuma menjadi kaset rusak yang mengulang-ulang keluh kesah yang sudah jamak muncul di tengah publik. Kritik yang dilancarkan tumpul, dan apresiasinya pun abstrak.

Mengikuti hampir 4 jam jalannya evaluasi masing-masing televisi cuma membuat saya berpikir dua kemungkinan. Mungkin yang pertama, para komisioner KPI periode ini tidak tahu apa yang telah dilakukan para pendahulunya. Mungkin yang Kedua, kerja KPI selama 10 tahun terakhir adalah kemubaziran belaka!

Yang mana pun jawabannya, sulit untuk membayangkan tayangan televisi bersiaran nasional 10 tahun ke depan bakal semanis permen dan gula-gula.

Apa yang Evaluasi dari Evaluasi Dengar Pendapat

“Setelah IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) diberikan,” Tutur Bekti Nugroho, komisioner KPI Pusat dalam evaluasi stasiun Metro TV pada 12 Mei lalu, “KPI gak bisa ngapa-ngapain selama 10 tahun ke depan. Cuma ngasih teguran-teguran saja.” Pernyataan ini dilontarkan Bekti Nugroho, ajaibnya, di tengah pemaparannya tentang “lampu kuning ketahanan negara menurut Lemhanas”, dan bagaimana ia berharap Metro TV berkomitmen untuk menjadi barisan terdepan dalam “restorasi” mental, spiritual, dan etika Indonesia. Lemahnya “metalika” (“mental, spiritual, dan etika”, singkatan ini saya bikin supaya mudah saja) inilah, menurut Bekti, yang menimbukan berbagai permasalahan yang kerap diangkat di layar kaca hari ini—dari korupsi hingga kriminalitas.

Percayalah, sidang pembaca yang budiman, segala macam ironi dan tumpulnya cara berpikir yang mengemuka dalam pemaparan tersebut tidak luput dari tawa gemas saya. Ya, istilah “restorasi” yang dipakai Bekti memang dipinjam dari jargon “restorasi Indonesia” milik Partai NasDem, partai yang dibikin oleh pemilik Metro TV Surya Paloh. Metro TV sudah jamak dikenal publik sebagai stasiun televisi yang menjadi congor bagi agenda politik pemilik. Dan, ya, mengatributkan lemahnya “metalika” sebagai penyebab berbagai macam masalah eko-sos-pol Indonesia adalah sama ndablek-nya dengan menyatakan bahwa Metalica adalah penemu musik metal. Saya tidak bilang bahwa “metalika” tidak penting dalam kehidupan berbangsa—sebagaimana belum kaffah-nya iman seorang metalhead kalau belum pernah mendengar Metalica. Namun lemahnya “metalika” dikondisikan oleh masalah-masalah struktural yang menjangkiti negeri ini, sebagaimana Metalica dikondisikan oleh perkembangan musik blues dan hard rock yang mendahului musik metal itu sendiri.

Yang ingin saya garisbawahi adalah pernyataan bahwa selama 10 tahun setelah IPP diberikan, KPI tidak bisa melakukan apa-apa selain teguran. Lagi-lagi, pernyataan ini punya dua kemungkinan kesimpulan: pertama, KPI adalah sebuah kemubaziran, kedua, Bekti sama sekali tidak tahu apa yang bisa dan seharusnya dilakukan KPI sebagai regulator. Tentu Bekti bisa berdalih bahwa KPI dilemahkan secara struktural, bahwa ia memiliki kewenangan yang sangat terbatas sehingga tidak mampu mendisiplinkan stasiun-stasiun yang membandel. Namun, setelah mencermati kinerja KPI 3 tahun belakangan, dan terutama bagaimana ia mengelola EDP kali ini, saya merasa bahwa kekuatan yang terbatas itu pun tak dipakai juga. Orang-orang Bugis abad ke-17 memang belum mengenal kapal bertenaga mesin, tapi siapa yang bisa menampik tangguhnya monster pinisi dalam mengarungi Samudera Hindia?

Regulator bukan cuma didukung oleh perangkat hukum, melainkan juga kewenangannya dalam membuat dan menjalankan program. Kalau perangkat hukum adalah otot, kekuatan yang mendisiplinkan fisik, program adalah otak yang mendisiplinkan mental dan intelek. Sepanjang periode ini, baik otot maupun otak KPI dipakai sekenanya saja. Sanksi-sanksi yang dikeluarkan cuma basa-basi, pengawasan jalannya SSJ pun tidak dilakukan. Program-program yang dicanangkan KPI pun tak signifikan hasilnya—setidaknya di layar kaca. Bahkan, KPI pun sempat membuang anggaran untuk membuat rating indeks kualitas televisi yang berantakan secara metode dan tak jelas juga tempatnya dalam skema perbaikan kualitas tayangan televisi.

Kewenangan KPI dalam mengadakan EDP sendiri adalah kekuatan kasar yang cukup besar. Melalui EDP, KPI bisa mengeluarkan rekomendasi perizinan pada Pemerintah. Memang, ia tidak memegang kekuasaan absolut atas keputusan tersebut, namun Pemerintah pun tidak bisa memberikan izin tanpa rekomendasi KPI. Memberikan rekomendasi tidak memperpanjang izin siar stasiun televisi mungkin (sialnya!) bukanlah pilihan yang realistis saat ini. Namun, posisi rekomendasi KPI ini berarti bahwa ia bisa merekomendasikan perpanjangan izin siar dengan bersyarat. EDP adalah kesempatan emas untuk merumuskan syarat-syarat tersebut. Sayangnya aset regulasi yang dimiliki KPI ini tidak dikelola dengan baik. Setelah tiga hari mengadakan evaluasi atas enam stasiun televisi (ANTV, Global TV, Indosiar, Metro TV, MNCTV, dan Trans TV), evaluasi ini lebih mirip racauan kedai lapo. Memang sesekali ada kritik dan tuntutan bernas, tapi hal-hal tersebut gagal diabstraksikan dalam pengetahuan dan kesepakatan yang lebih komprehensif.

Mengukur Tanpa Penggaris

Sederhana saja. Kalau kita mau tahu apakah seseorang memiliki fisik yang sehat atau tidak, kita perlu tahu terlebih dahulu apa saja kriteria kesehatan tersebut. Misalnya, kelengkapan bagian tubuh, terbebas dari penyakit berat, hingga pola makan yang sehat dan bergizi. Kriteria-kriteria ini pun harus jelas indikatornya. Dalam hal kelengkapan bagian tubuh, kita mesti tahu apa saja bagian tubuh manusia yang “normal”, dari jumlah jari tangan dan kaki, alat kelamin, panca indera, hingga organ-organ dalam manusia. Dalam membicarakan terbebas dari penyakit berat, kita mesti punya definisi soal apa itu penyakit berat (kanker, HIV, hepatitis, dst), dan serangkaian tes medis untuk memindainya. Bangunan logis inilah yang menjadi pendasaran rasional dalam memutuskan apakah seseorang memiliki fisik yang sehat.

Dari berbagai macam suara yang berseliweran dalam panel-panel EDP, bangunan logis inilah yang tidak kita temukan. Apa yang mau dievaluasi? Ketua KPI Judhariksawan dalam pembukaan EDP menyebutkan: aspek program siaran yang direncanakan pengelola televisi dalam proposalnya. Apa saja aspek yang dimaksud dan bagaimana menilainya? Embuh!

Sekilas memang ada tema yang terus bermunculan. Dari penerapan sistem siaran jaringan, independensi jurnalistik, pengembangan SDM, iklan layanan masyarakat dan corporate social responsibility, hingga produksi tayangan yang mengemban “nilai-nilai luhur”. Tiap-tiap tema itu bertebaran dan saling bertindihan dalam dua sesi pendalaman sepanjang lebih dari tiga jam. Satu panelis bertanya tentang visi misi, panelis lain mengusulkan tayangan infotainment yang lebih edukatif dan inspiratif, lalu disusul dengan pertanyaan independensi jurnalistik. Diskusi berjalan secara fragmenter, masing-masing panelis memberi respon sesuai dengan perhatian masing-masing. Karena diskusi yang tak punya fokus ini, sulit untuk benar-benar menggali perencanaan televisi dalam tiap bidang yang (tampaknya) hendak dievaluasi.

Akibatnya pula, KPI tidak punya usul yang komprehensif dan rasional dalam mengatasi masalah masing-masing televisi dalam tiap-tiap bidang. Soal independensi misalnya, komisioner KPID DKI Jakarta Leanika Tanjung meminta MNCTV untuk melampirkan invoice, bukti pembayaran, dan bukti pembayaran pajak iklan politik. Permintaan ini sangat masuk akal. Pasalnya, ada dugaan bahwa televisi yang dimiliki atau dekat dengan politisi sering dipakai jadi media promosi gratis. Ini tentu tidak adil bagi partai politik lain yang tidak memiliki stasiun televisi serta tidak merugikan negara karena tidak membayar pajak iklan. Namun, format EDP tidak memungkinkan pertanyaan ini untuk dihubungkan dengan aspek lain dalam independensi jurnalisme secara lebih terfokus. EDP tidak memungkinkan formulasi tentang bagaimana menciptakan firewall serta regulasi yang efektif untuk memisahkan ruang redaksi dari pemilik modal dan pengiklan.

Apakah KPI Tidak Bisa Berhitung, atau Ia Tidak Mau Jumawa?

MNCTV ini relatif sedikit sanksinya,” tutur komisioner KPI Pusat Iddy Muzayat secara guyon dalam evaluasi MNCTV. “Relatif dari yang banyak tentunya. Saya juga tidak tahu yang mana yang banyak”. Guyon ini lucu dalam level kekonyolan yang menyedihkan. Yang mengeluarkan sanksi adalah KPI. Bagaimana bisa seorang komisioner KPI tidak tahu berapa banyak sanksi yang telah diterima sebuah stasiun televisi? Bukankah data sanksi KPI merupakan bahan yang krusial dalam melihat performa stasiun televisi selama 10 tahun terakhir? Persentase jenis pelanggaran sebuah stasiun televisi bisa jadi poin evaluasi dan perbaikan yang penting dalam EDP. Absennya data sanksi ini bukan cuma terjadi dalam evaluasi MNC TV melainkan juga televisi lain yang telah menjalani evaluasi. Bukan cuma sanksi, dalam seluruh sesi acara, KPI sama sekali tidak mengeluarkan data yang komprehensif sebagai bahan evaluasi.

Contoh lain, MNCTV menyatakan bahwa mereka telah memenuhi jatah minimal 10% atau 2,4 jam tiap harinya untuk menayangkan konten lokal sebagaimana diamanatkan dalam aturan tentang Sistem Siaran Jaringan. Layaknya kebijaksanaan urban, “cuma si sopir dan Tuhan yang tahu kapan bajaj mau belok”, cuma sang pelapor dan Tuhan yang tahu kebenaran klaim tersebut. Lagi-lagi, KPI tidak menyajikan data. Sejauh mana SSJ berjalan? Apakah benar tiap televisi telah membuat kantor yang beroperasi di daerah dan memproduksi konten lokal oleh tenaga lokal? Masuk akalkah jika pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh si stasiun televisi, dan bukan oleh KPI sendiri? Masuk akalkah kepala sekolah yang meluluskan tiap siswa yang menyatakan bahwa mereka layak lulus, tanpa memeriksa hasil ulangan mereka?

Khusus dalam data dua hal di atas, saya sangat meragukan KPI tidak memilikinya. Tentang data sanksi, hanyalah kemalasan atau kedebilan yang membuat KPI tidak menyuguhkannya dalam EDP. Tiap refleksi akhir tahun pun KPI selalu menampilkan data sanksi yang dikeluarkan dalam tahun tersebut. Selain itu, Judhariksawan juga sempat menyatakan bahwa KPI telah melakukan penilaian atas berjalannya SSJ dan menemukan bahwa tak satu pun dari 10 stasiun tersebut yang memenuhi aturan tentang konten lokal. Tak satu pun. Lantas, bagaimana bisa tidak ada evaluasi soal itu dalam EDP? Bagaimana dengan data-data lainnya?

Pertanyaan-pertanyaan ini barangkali bakal saya bawa sampai ke liang lahat.

Saya sempat hendak melanjutkan tulisan ini dengan menunjukkan betapa tidak masuk akalnya evaluasi besar-besaran pada akhir masa berlakunya izin siar. Saya sempat hendak menyarankan agar KPI memiliki tujuan besar yang mesti dicapai masing-masing stasiun televisi pada akhir periode izin mendatang, serta target-target yang mungkin diukur capaiannya pada tiap tahun. Saya sempat berpikir tentang perlunya KPI memikirkan cetak biru perbaikan kualitas siaran serta mekanisme evaluasi yang efektif. Saya sempat hendak mengomentari proses EDP secara lebih panjang, tapi saya juga sering mengomentari pertunjukan teater dengan panjang lebar.

Dalam tiap komentar itu, pada akhirnya pun saya menyadari: sebagus apa pun sebuah drama dipentaskan, pada akhirnya itu semua mubazir. Ketika tirai ditutup dan masing-masing pemain membungkuk pada penonton, kita kembali tersadar bahwa yang kita saksikan sebelumnya cuma pertunjukan belaka, cuma bohong-bohongan belaka. Namun, di balik kebohongan seni pertunjukan, ada nilai, ada kebenaran estetik yang bisa disarikan darinya. Pertunjukan itu bicara tentang sesuatu.

Maafkan nada pesimis saya, wahai pembaca yang baik, tapi EDP tahun ini cuma pertunjukan yang bicara tentang mubazirnya sebuah lembaga negara yang, meski tampak diisi oleh birokrasi dan peralatan modern, tak mengenal pengorganisasian pikiran dan tindakan secara modern sama sekali!

Silakan saksikan pertunjukan selanjutnya jika Anda ingin menyanggahnya. []


Pertunjukan “Evaluasi Dengar Pendapat 10 LPS Bersiaran Nasional”

Tempat: KPID DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7 Jl. Awaludin II Jakarta Pusat
Tiket masuk: Gratis!

Lakon: EDP PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dan PT. Surya Citra Televisi
Hari dan waktu: 16 Mei 2016, 09.00-selesai

Lakon: EDP PT. Lativi Media Karya (TV One) dan PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7)
Hari dan waktu: 17 Mei 2016, 09.00-selesai

Bacaan Terkait
Yovantra Arief

Peneliti Remotivi. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk belajar memasak dan merawat tiga ekor marmut.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna