26/04/2016
Dokumen Panama dan Masa Depan Jurnalisme Investigasi
Butuh investasi waktu dan biaya jika media daring di Indonesia ingin mempraktikkan investigasi yang serius dan berpihak pada kepentingan publik.
26/04/2016
Dokumen Panama dan Masa Depan Jurnalisme Investigasi
Butuh investasi waktu dan biaya jika media daring di Indonesia ingin mempraktikkan investigasi yang serius dan berpihak pada kepentingan publik.

Tak kurang dari setahun lalu, sumber yang menamakan diri sebagai John Doe menawarkan Süddeutsche Zeitung dokumen finansial milik firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Tawaran John itu bersyarat. Pertama, Süddeutsche Zeitung hanya akan berkomunikasi dengan John melalui layanan pesan singkat yang telah terenkripsi. Dengan alasan keselamatan, John menyatakan, tidak akan pernah ada pertemuan tatap muka di antara dua pihak.

John Doe membebaskan redaksi harian terbesar di Jerman itu memberitakan dokumen yang ia bocorkan. Saat dikonfirmasi latar belakang membocorkan dokumen digital berukuran 2,6 terabyte itu, John berkata, “Saya ingin tindakan-tindakan kriminal ini menjadi konsumsi publik.” Melihat dokumen yang menggunung, Süddeutsche Zeitung lantas menggandeng International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 

ICIJ adalah jejaring internasional ratusan jurnalis investigasi. Konsorsium tersebut merupakan bagian dari Center for Public Integrity, organisasi penyaji berita investigasi berbasis di Washington, Amerika Serikat, yang mengklaim diri nonpartisan dan nirlaba. Proyek investigasi terhadap jutaan dokumen Mossack Fonseca pun kemudian berjalan sekitar setahun. ICIJ melibatkan tidak kurang 400 jurnalis dari lebih 100 media massa di 80 negara untuk mendalami data hasil peretasan yang ukurannya seribu kali lebih besar dibandingkan bocoran Wikileaks.

Dokumen Panama menyebut sejumlah mantan dan petinggi aktif puluhan negara. Beberapa di antara mereka adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Presiden Suriah Bashar Assad dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Pada 5 April lalu, dua hari setelah laporan investigasi Dokumen Panama terbit di berbagai media massa anggota ICIJ, Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson meletakkan jabatannya.

Gunnlaugsson mengambil keputusan itu karena desakan mayoritas warganya. Dalam Dokumen Panama, segelintir keluarga Gunnlaugsson disebut menyembunyikan uang di luar negeri. Tak hanya Gunnlaugsson, seluruh pejabat tinggi negara yang tersebut dalam Dokumen Panama juga mendapatkan desakan serupa. 

Laporan ICIJ disebut bernas dan komprehensif. Upaya jurnalistik tersebut dianggap mampu menembus kerahasiaan dan menggugah kesadaran internasional terkait kejahatan finansial yang dilakukan pejabat tinggi negara. Dari laporan ICIJ tersebut, adakah yang bisa dipelajari khususnya dalam pengembangan jurnalisme investigasi media daring di Indonesia?

Ketergesaan Media Massa Daring

Pewarta Harian Kompas, Bre Redana, akhir tahun 2015 lalu menghadirkan keramaian di lingkungan pelaku jurnalistik. Lewat tulisannya, Bre mengangkat polah umum media massa berbasis daring di Indonesia: serba cepat tapi terpogoh-pogoh. Untuk menakar sejauh apa pendapat Bre itu masuk akal, saya coba mengukur ketergesa-gesaan media massa daring Indonesia dengan faktor-faktor jurnalisme investigasi, yang menurut Andreas Harsono, membutuhkan investasi waktu dan finansial.

Mengutip Direktur Philippines Center for Investigative Journalism, Sheila Coronel, Andreas menyatakan bahwa liputan investigasi terdiri dari dua bagian kerja.Bagian pertama liputan investigasi dibangun dari petunjuk awal, investigasi pendahuluan, pembentukan hipotesis, pencarian dan pendalaman literatur, wawancara pakar, penjejakan dokumen, serta wawancara sumber kunci.

Sementara itu, bagian kedua liputan investigasi dibangun dari pengamatan langsung di lapangan, wawancara lanjutan, analisis dan pengorganisasian data, penulisan, pengecekan fakta, serta menakar potensi pencemaran nama baik. “Investigasi memang akhirnya menjadi sebuah pekerjaan yang bukan saja makan waktu, sulit, penuh disiplin tapi juga berbahaya,” kata Andreas.

Pertanyaan selanjutnya, apakah media massa daring di Indonesia telah menjalankan prosedur-prosedur itu saat mencap laporan mereka sebagai sebuah investigasi? 

Pertanyaan sederhana yang juga sepatutnya diajukan adalah kemungkinan adanya media massa daring arus utama di Indonesia yang mencantumkan istilah investigasi pada laporan mereka. Menurut catatan penulis, hanya Detikcom yang berani menyelipkan secara terbuka kanal investigasi pada situs mereka. Laporan investigasi tersebut merupakan bagian dari produk baru Detikcom, yaitu “DetikX”.

Hingga tulisan ini dibuat, kanal investigasi “DetikX” telah berisi 16 laporan. Namun, tepatkah redaksi “DetikX”menyebut laporan mereka sebagai karya investigasi? Selain mendasarkan penilaian pada prosedur investigasi yang disebut Coronel, terdapat dua tolak ukur dasar untuk mencari kesahihan label investigasi pada laporan “DetikX”.   

Apakah laporan tersebut membongkar kejahatan? Dan, sejauh mana laporan investigasi tersebut mampu menghadirkan keuntungan bagi publik? Goenawan Mohamad, satu-satunya orang Asia yang duduk di Dewan Pembina Center for Public Integrity, menyebut investigative reporting sebagai kerja jurnalistik yang bertujuan membongkar kejahatan.  Karya Indonesia Raya di bawah pimpinan Mochtar Lubis tatkala menulis dugaan korupsi di Pertamina pada dekade 1970-an merupakan contoh klasik laporan investigasi yang pernah dibuat media massa Indonesia.

Atas dua pertanyaan dasar ini, menurut penulis, label investigasi pada delapan laporan “DetikX” adalah sebuah ketergesaan. Yakni, produk jurnalistik yang mengangkat nasib Metromini sebagai angkutan umum di Jakarta; rencana pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Jawa Barat; fenomena warga asal negara Timur Tengah di kawasan Puncak, Bogor; aliran dana kelompok teror di Indonesia yang berafiliasi dengan ISIS; penyandang dana Teman Ahok; hingga dugaan patgulipat gaji tenaga pendamping dana desa.

Dua laporan terakhir “DetikX” berisu dugaan kerugian negara atas kerja sama yang dijalin perusahaan pelat merah PT Hotel Indonesia Natour dengan korporasi privat, PT Cipta Karya Bumi Indah. Hingga tulisan ini dibuat, belum satu pun dari 16 laporan yang diunggah “DetikX” itu mendorong otoritas pemerintah mengusut dan memperbaiki kinerja mereka. Pun, laporan-laporan itu belum menghadirkan keuntungan bagi masyarakat luas.

Pertanyaan lainnya tentu saja berkaitan dengan metode kerja redaksi “DetikX”, sudahkah mereka menjalankan dua babak yang disebut Coronel? Penyebutan sumber anonim dalam laporan “DetikX” pun dapat menjadi perbincangan tersendiri. Mengutip Yayasan Pantau, setidaknya terdapat tujuh syarat pencantuman sumber anomim pada berita.

Pewarta harus memastikan, sumber anonim berada pada lingkaran pertama peristiwa. Sumber itu harus terlibat, melihat sendiri atau berada di tengah-tengah peristiwa. Satu syarat penting lainnya, pewarta harus melengkapi pemaparan sumber anonim dengan informasi dari minimal dua sumber lain. 

“DetikX” menggunakan sumber anonim, antara lain pada laporan bertajuk “Merekrut ISIS dari Balik Jeruji” dan “Uang Asing untuk Pendamping”. Selain Detikcom, penulis tidak mendapati label investigasi pada laporan-laporan media massa daring di Indonesia. 

Situs berita CNN Indonesia beberapa kali melabeli karya mereka sebagai laporan khusus. Di luar itu, media massa daring lainnya membuat kanal khusus untuk menampilkan in-depth reporting mereka. Situs Metro TV News mengasuh kanal “Telusur” yang berisi tulisan mendalam—atau hanya sekedar tulisan panjang. Untuk jenis tulisan serupa, Viva memiliki kanal “Sorot”. Yang terbaru, Kompas menghadirkan “Visual Interaktif Kompas (VIK)”.

“VIK” adalah “upaya jurnalistik Harian Kompas, Kompascom dan Kompas TV (multi-channel) mencari kedalaman, arti dan perspektif atas suatu peristiwa, disajikan secara naratif yang diperkaya grafis, foto, video, maupun audio untuk memberi warna baru di dunia jurnalistik.” Apa yang ditampilkan “DetikX” dan “VIK” bisa jadi adalah longform journalism. Definisi “VIK”, sebagaimana tertulis di atas, mencakup hampir seluruh elemen dasar longform atau artikel panjang multi-platform

Jenis laporan jurnalistik ini tidak sepenuhnya baru. Redaktur The New York Times, Margaret Sullivan, menyebut perusahaan persnya telah menampilkan sejumlah longform sejak tahun 2012 silam. Awal April lalu, The Jakarta Post secara tegas menamai kanal terbaru di laman mereka dengan istilah longform. Kanal tersebut telah berisi tiga laporan, yakni proyek mass rapid transit di Jakarta, operasi pemburuan kelompok teror pimpinan Santoso alias Abu Warda serta pemaparan industri kopi di Jawa Barat, dari hulu ke hilir.

Sejumlah pakar kajian media menyebut longform sebagai cara redaksi mereinkarnasi laporan naratif panjang khas majalah ke media daring. Longform, seperti yang ditampilkan “DetikX”, “VIK” dan The Jakarta Post, pun kaya secara visual. Tak hanya tulisan panjang, longfrom juga dilengkapi sejumlah foto dan video, bahkan infografis.

Pengejawantahan longform bukan tanpa persoalan. Redaktur The Atlantic, James Bennet, khawatir longform nantinya hanya akan merujuk pada laporan jurnalistik yang gemuk dari sisi kuantitas, bukan substansi. Longform dalam bahaya jika diartikan memuat banyak kata,” tulis Bennet.

Longform, menurut penulis, adalah cara penyampaian laporan dan bukan metode kerja jurnalistik. Media massa daring di Indonesia tentu saja dapat menayangkan laporan investigasi mereka melalui longform. Faktanya, hal tersebut urung terjadi. 

Enggan Berinvestasi

Sebagai pewarta media massa daring di Jakarta, penulis merasakan keengganan redaksi menyediakan tempat untuk penulisan investigasi. Faktornya rupa-rupa, dari keterbatasan dana peliputan, jumlah reporter lapangan yang minim hingga kemalasan berdialektika. Tidak semua perusahaan yang mengelola media massa daring di Indonesia terbelit persoalan keuangan. Beberapa perusahaan itu mampu mengalokasikan ratusan juta untuk pemasaran. 

Di sisi lain, liputan berongkos tinggi seperti liputan luar kota disandarkan pada undangan press tour dari lembaga pemerintah atau privat. Keterbatasan sumber daya manusia di ruang redaksi juga hanya dirasakan segelintir media massa daring di Indonesia. Betul, sebagian dari mereka ada yang cuma mempunyai kurang dari sepuluh reporter. 

Menugaskan seorang reporter untuk liputan investigasi akan berdampak pada kurangnya pasokan berita reguler. Padahal, straight news yang singkat dan padat itu—kerap kali talking news—merupakan penarik jumlah pembaca atau clickers. Jika fakta ruang redaksi seperti di atas, menerjunkan reporter ke medan investigasi sama saja seperti bermain saham: merelakan uang untuk keuntungan yang tidak pasti.

Yang paling menyedihkan, produksi liputan investigasi tidak pernah berjalan karena pegiat media massa daring di Indonesia malas berpikir. Ini adalah penyakit akut. Rapat redaksi diserahkan pada takdir yang akan terjadi esok—rolling news.

Masa Depan Investigasi

Jadi, apakah laporan investigasi pada media massa daring di Indonesia akan benar-benar lahir seiring senjakala media massa konvensional?

Kerja jurnalistik, terutama yang dijalankan media massa daring Indonesia, saat ini serupa lingkaran setan. Pers digunakan, tidak lagi untuk kepentingan publik, tapi sebagai industri. Ladang menanam modal untuk menuai keuntungan finansial. Upah rendah untuk para pewata membunuh kemerdekaan pers. Amplop merupakan tujuan utama yang dicari sejumlah pewara di medan liputan. Bagaimana dapat berpikir kritis atas suatu persoalan, apalagi mengusahakan sebuah keterbukaan, jika urusan perut belum selesai?

Dalam hemat saya, pers berbasis daring menghianati kodrat institusi pers. Karena selalu berkutat dengan talking news, jangan heran jika masyarakat akhirnya mudah terombang-ambing isu tertentu dan lupa atas persoalan yang terjadi sehari sebelumnya.

Mengutip Bre, kerja jurnalistik merupakan kerja suci. Kerja jurnalistik itu menegakkan dan mengeksplorasi kebenaran. Ini mirip dengan perkataan singkat sutradara film Spotlight, Tom McCharty, tentang jurnalis dan akuntabilitas yang mampu dihadirkan kerja jurnalistik. Pers memang telah menjadi industri. Keuntungan bukanlah benda haram yang tidak boleh dikejar. Namun, kerja jurnalistik adalah sebuah profesi. Seperti kedokteran dan angkatan bersenjata, kerja jurnalistik tunduk pada nilai serta prinsip. 

Produk jurnalistik media massa berbasis daring tidak semestinya hanya menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Diunggah, dibicarakan, menjadi bahan meme, lalu dilupakan. Untuk sementara, lembaga-lembaga seperti ICIJ berusaha mengisi kekosongan investigasi yang ditinggalkan media massa konvensional dan media massa daring.

Konsorsium yang telah mengerjakan sejumlah laporan investigasi berdaya dobrak itu didirikan karena media massa belakangan pincang menghadapi ancaman penyalahgunaan kewenangan pejabat publik. ICIJ menulis, media massa satu per satu mulai memotong anggaran dinas pewartanya, bahkan membubarkan tim investigasi. “Masyarakat kehilangan mata dan telinga di seluruh dunia, tepat di saat masyarakat membutuhkannya.” []

Bacaan Terkait
Abraham Utama

Jurnalis yang berdomisili di Jakarta. Saat ini bekerja di CNNIndonesia.com

Populer
Anak Kambing Presiden, Politik Tontonan, dan Aksi Kendeng
Senjakala Berita Televisi
Rembang dan Keberpihakan Media
Media Publik di Era Media Digital
Membedah Televisi Digital: Antara Potensi Teknis dan Kepentingan Politis (Bagian II)