Foto: Ludovic Bertron/CC BY
Foto: Ludovic Bertron/CC BY
24/03/2016
Kepanikan Moral di Balik Perbincangan tentang LGBT
Perbincangan tentang LGBT di media massa telah mereda. Apa yang bisa kita pelajari?
24/03/2016
Kepanikan Moral di Balik Perbincangan tentang LGBT
Perbincangan tentang LGBT di media massa telah mereda. Apa yang bisa kita pelajari?

Media membentuk ketakutan-ketakutan kita. Makanan kita yang tadinya kita anggap enak-enak saja, tiba-tiba saja “penuh senyawa kimia berbahaya”. Begal mengancam kita bila mengendarai motor di malam hari. Modus penipuan terus berkembang dan semakin canggih. Kekerasan seksual terjadi di angkutan umum, dan anak-anak jadi sasaran empuk pedofilia. Tentu, hal-hal menakutkan itu memang ada di luar sana dan beberapa di antaranya memang layak untuk jadi perhatian bersama. Tapi yang dilakukan media lebih dari itu. Media memilihkan apa yang perlu kita takuti.

Baru-baru ini, masyarakat kita dilanda ketakutan baru: gerakan LGBT. Kata “gerakan” ditekankan di sini karena, konon, ada keinginan untuk mengubah orang-orang heteroseksual menjadi homoseksual, atau setidaknya memberi kesan bahwa homoseksualitas merupakan hal yang wajar—meski LGBT tidak hanya terdiri dari homoseksual, tentu.

Persepsi tersebut terbentuk melalui sejumlah isu. Mulai dari “promosi” kelompok LGBT di media sosial, layanan konseling yang diadakan oleh SGRC UI (Support Group and Research Center on Sexuality) yang dikhawatirkan dapat mengesahkan perilaku menyimpang, hingga pernyataan menteri sosial Khofifah Indar Parawansa tentang gerakan bawah tanah kelompok LGBT yang mengincar anak-anak kurang mampu dengan memberi hadiah. Sejumlah media bahkan memberitakan bahwa kelompok LGBT menerima dana asing untuk mengkampanyekan LGBT di Indonesia, yakni sebesar 8 Juta dolar AS dari UNDP (United Nations Development Project). Ketakutan terhadap “yang asing” dalam konstruksi “gerakan” LGBT kerap dihubungkan pula dengan legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat pada 2015 silam, yang hendak menjadikan pernikahan sesama jenis legal di Indonesia. Hebatnya, narasi ini dibawa lebih jauh lagi oleh Yusron Ihza Mahendra, Dubes RI untuk Jepang. Menurutnya, “gerakan” LGBT ini adalah konspirasi global yang berupaya melemahkan negara dengan mengurangi angka kelahiran.

Apabila kita mengeksplorasi tagar #lgbt pada Republika.co.id, kita akan melihat sejumlah berita yang menggunakan foto gerakan LGBT sebagai ilustrasi, seperti gambar di mana sejumlah orang membentangkan panji pelangi yang besar. Anehnya, foto tersebut digunakan sebagai ilustrasi untuk artikel mengenai pengalaman seorang supir taksi yang mendapatkan penumpang gay. Itu bukan satu-satunya. Foto serupa juga menjadi ilustrasi berita tentang lembaga penyiaran Singapura yang melarang menampilkan LGBT, pendapat seorang anggota DPR, hingga pernyataan sikap PBB mengenai LGBT. Ketidaksesuaian antara isi dan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa media tengah membentuk, baik secara sengaja maupun tidak, bahwa ketika kita berbicara tentang LGBT, kita tengah berbicara mengenai sebuah gerakan.

Penting untuk kita pahami bahwa LGBT tidak selalu mengemuka pada arus wacana utama sebagai sebuah gerakan. Pada kasus Ryan Jombang, homoseksualitas dipersepsikan sebagai fenomena yang berdiri sendiri. Seorang homoseksual menjadi berbahaya karena homoseksualitas yang ia miliki. Keberadaan LGBT merupakan hal yang diketahui, namun berada dalam ruang-ruang yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat luas; permasalahan yang terjadi sekarang adalah bahwa LGBT mulai keluar dari ruang-ruang yang diperuntukkan tersebut.

Ariel Heryanto pada esai berjudul Pop Culture and Competing Identities (2008) pernah menuliskan fenomena serupa yang terjadi pada pedangdut Inul Daratista pada 2003. Pada mulanya, Inul merupakan pedangdut yang terkenal pada tingkat lokal di Jawa Timur yang sudah menggunakan aksi panggung yang dianggap erotis. Namun, erotisisme tersebut baru dipermasalahkan ketika Inul sudah mencapai kesuksesan pada skala nasional, dengan hujatan sejumlah tokoh bahwa Inul “merusak moral bangsa”. Baik pada kasus LGBT maupun Inul, terdapat kolonisasi ruang publik oleh norma-norma kelompok tertentu. Dengan demikian, meskipun hampir semua “promosi” LGBT terjadi di internet, kita dapat memahami langkah absurd Komisi Penyiaran Indonesia yang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak menyiarkan program yang “memuat pesan bahwa LGBT sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan”. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mengamankan televisi sebagai media dengan jangkauan tinggi agar steril dari unsur-unsur yang melanggar hegemoni batas “ketidakpantasan” kelompok tertentu.

Perbincangan kita mengenai LGBT baru-baru ini dapat dipahami sebagai kepanikan moral (moral panic). Stanley Cohen (2002) mendefinisikan kepanikan moral sebagai sebuah situasi ketika kelompok atau kondisi tertentu hadir sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang telah mapan di masyarakat (2002: 1). Kepanikan moral bisa berupa sebuah ancaman yang benar-benar baru, atau ancaman usang yang hadir dalam bentuk-bentuk yang telah berkembang, seperti ketakutan akan “Komunisme Gaya Baru”.

Untuk mengerti bagaimana kepanikan moral terbentuk, kita perlu memahami konsep penyimpangan terlebih dahulu. Menurut Cohen, yang menyebabkan sebuah tindakan dikategorikan sebagai penyimpangan bukanlah kualitas atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Sebaliknya, sebuah tindakan sudah terlebih dahulu dikategorikan menjadi sebuah penyimpangan berdasarkan koordinat nilai-nilai masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri (2002: 4).

Kita dapat menelusuri konstruksi LGBT sebagai sebuah penyimpangan sejak masa-masa awal pemerintahan Orde Baru. Sejak awal pendiriannya, negara Orde Baru secara bertahap menetapkan peran gender secara normatif melalui gambaran keluarga inti. Dalam konstruksi ini, perempuan digariskan sebagai ibu rumah tangga, sementara laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga yang mengurusi domain publik. Evelyn Blackwood (2007) mengatakan bahwa relasi tersebut merupakan upaya negara untuk menciptakan stabilitas sosial dengan menjadikan keluarga sebagai inti dari kehidupan bermasyarakat. Penetapan peran gender yang dilakukan Orde Baru ini menjadi dasar ideologi heteronormativitas yang masih bertahan hingga kini.

Sekitar tahun 1980, homoseksualitas kerap digambarkan sebagai individu yang “sakit” dan penuh masalah. Sejumlah majalah perempuan, seperti Kartini atau Sarinah, memiliki semacam rubrik “kisah nyata” yang mengangkat kehidupan penuh prahara kaum lesbian. Ada pula rubrik konsultasi psikologi pada harian Kompas, diasuh Leila Budiman, yang kerap digunakan sebagai sarana bagi individu yang memiliki seksualitas “menyimpang” untuk meminta saran kesembuhan.

Wacana tentang seksualitas yang menyimpang baru mulai menjadi perhatian negara pada tahun 1990an, ketika peristiwa mengesahkan pernikahan sesama jenis menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah pejabat negara dan pemuka masyarakat mulai angkat bicara tentang permasalahan tersebut. Mien Sugandhi, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, menyatakan bahwa “lesbianisme bukan merupakan bagian dari budaya Indonesia atau pun ideologi negara” (2007: 298). “Budaya Indonesia”, tentu saja, berarti heteronormativitas hasil konstruksi Orde Baru, yang mengharapkan tiap individu untuk mengedepankan pernikahan dan keluarga sebagai ekspresi seksualitas yang wajar dan sejalan dengan negara.

Yang perlu diperhatikan dari kronologi tersebut adalah perubahan cara pandang mengenai seksualitas itu sendiri—dari norma yang dianut secara homogen, kemudian berubah menjadi dikotomi pantas-tidak pantas. Pada bingkai pengaturan seksualitas di Indonesia, menjadi LGBT merupakan penyimpangan atas ideologi yang dibentuk oleh sebuah rezim guna menstabilkan kondisi sosial, dan dengan itu, melanggengkan kekuasaan.

Tidak semua penyimpangan sosial dapat menjadi kepanikan moral. Menjadi LGBT memang dianggap sebagai penyimpangan, namun apakah yang mengubahnya menjadi kepanikan moral? Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu memperhatikan tiga komponen yang membentuk kepanikan moral (Cohen, 2002: xi), yakni kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan masyarakat, gambaran tentang korban yang dapat diidentifikasi oleh publik, serta konsensus bahwa sebuah kelompok memang sebuah ancaman untuk masyarakat. Sebuah penyimpangan dapat menjadi kepanikan moral ketika terdapat oposisi yang tegas antara kelompok yang dianggap mengancam tatanan masyarakat dan kelompok yang menjaga tatanan tersebut. Oposisi ini hanya dimungkinkan apabila sebuah penyimpangan muncul pada ruang-ruang yang tidak diperuntukkan bagi penyimpangan itu sendiri. Dengan demikian, kita dapat memahami kenapa erotisisme Inul baru dianggap sebagai kepanikan moral ketika ia sudah dikenal secara nasional, yakni karena erotisisme itu sudah meluas, bukan hanya di atas panggung-panggung kecil Jawa Timur tempat harusnya ia berada. Singkatnya, kepanikan moral terjadi ketika suatu penyimpangan dianggap sudah “keluar batas”, sudah go public.

Bagi Cohen, masalah dari kepanikan moral bukanlah bahwa hal yang ditakutkan sesungguhnya fiktif. Melainkan, hal yang dipersoalkan umumnya dilebih-lebihkan dari apa yang sesungguhnya terjadi, atau persoalan lain yang lebih penting (2002: viii). Seperti yang bisa kita lihat, media berperan besar dalam hiperbola tersebut. Ketakutan akan gerakan masif untuk mengubah orang-orang menjadi homoseksual, meminggirkan permasalahan lain yang lebih penting, seperti diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap LGBT itu sendiri. Hal tersebut tidak berarti bahwa kita menafikan kenyataan bahwa terdapat gerakan yang dilakukan oleh kelompok LGBT, meski anggapan gerakan tersebut ingin mengubah orang heteroseksual menjadi homoseksual sangat meragukan. Poin penting dari permasalahan ini adalah, kita seharusnya mengkritik praktik jurnalistik cemar yang berspekulasi dengan liar mengenai tujuan dari gerakan tersebut—seperti menghancurkan negara Indonesia—tanpa berupaya untuk melakukan peliputan yang berimbang dan lebih mendalam.

Sikap media yang melebih-lebihkan dampak dari gerakan LGBT pada akhirnya membuka jalan bagi sejumlah permasalahan lain. Kepanikan moral dapat berujung pada penciptaan produk hukum yang represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam tatanan sosial dengan upaya untuk mengukuhkan status quo. Sebuah wacana akan mereda seiring berjalannya waktu, sementara hukum, sebaliknya, akan berlaku untuk jangka waktu yang sangat lama.

Masalahnya, mengukuhkan tatanan sosial bukan hanya berarti menjaga nilai-nilai dalam masyarakat, melainkan juga melanggengkan kuasa kelompok yang mewakili nilai-nilai tersebut. Ketika kepanikan moral terjadi, kita bisa melihat simbiosis antara media dan pemangku kuasa: Media yang secara ideologis menolak LGBT akan meliput pemangku kuasa yang memiliki otoritas (pemuka agama, politikus) yang mendukung agenda media tersebut. Sebaliknya, para pemangku kuasa membutuhkan panggung yang disediakan media untuk memperoleh dukungan dari khalayak. Kepanikan moral dapat menjadi ajang untuk melanggengkan kekuasaan dengan menghadirkan ancaman fiktif kemudian memberi solusi atas ancaman tersebut. []


Daftar Pustaka:

Blackwood, Evelyn. “Regulation of Sexuality in Indonesian Discourse: Normative Gender, Criminal Law, and Shifting Strategies of Control” Culture, Health & Sexuality, Vol. 9, No. 3, Selected Papers from the IASSCS Conference 2005 (San Francisco) (May - Jun., 2007), pp. 293-307.

Cohen, Stanley. (2002) Folk Devils and Moral Panics: The Creation of Mods and Rockers. London and New York: Routledge.

Heryanto, Ariel (2008) “Pop Culture and Competing Identities”, in Ariel Heryanto (ed.), Pop Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics. Routledge, Taylor and Francis Group, New York, London, pp. 1-36.

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Lahir di bulan April. Kini menulis dan meneliti media di Remotivi. Meminati studi ideologi, teori kritis, dan perubahan sosial.
Populer
Bagaimana Tribunnews Membantu Terorisme?
Kuasa Rating dan Tayangan Tak Bermutu
Stereotipe Perempuan dalam Media
Berbahasa dalam Sosial Media
Tak Ada Evaluasi dalam Evaluasi Dengar Pendapat KPI