10/02/2016
Ramai-Ramai Menolak Uji Publik
Melalui berbagai pemberitaannya, media-media di bawah grup MNC menolak proses uji publik perpanjangan izin siar televisi swasta yang sedang dilakukan KPI.
10/02/2016
Ramai-Ramai Menolak Uji Publik
Melalui berbagai pemberitaannya, media-media di bawah grup MNC menolak proses uji publik perpanjangan izin siar televisi swasta yang sedang dilakukan KPI.

“Bertindak Ilegal, Komisi I DPR Akan Panggil KPI”. Kalimat tersebut merupakan salah satu judul dari 30 berita yang dibuat media-media di bawah grup MNC—mulai dari Okezone.com, Sindonews.com, RCTI, iNews TV, hingga Global TV—yang tayang selama kurang lebih selama lebih dari dua minggu. Saya sengaja mengutip judul tersebut untuk menekankan bahwa setelah mengamati berita-berita—yang lebih tepat disebut propaganda—tersebut, kita akan menemukan bahwa MNC ingin mengajak khalayak untuk menyepakati satu nalar pikir: uji publik KPI ilegal, karena itu tidak bisa digunakan untuk evaluasi perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran sepuluh televisi swasta induk jaringan (selanjutnya disebut TV swasta) di Indonesia. TV swasta yang dimaksud adalah RCTI, MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, Metro TV, ANTV, dan TV One.

MNC merupakan grup media yang paling gencar dan sering dalam “mengampanyekan” keilegalan uji publik ini dengan beragam argumennya. Anda bisa bandingkan dengan media daring yang terkenal cepat seperti detik.com, atau vivanews.com. Keduanya tidak merilis tulisan sebanyak media daring milik MNC. Bahkan sejauh pengamatan saya, detik.com tidak merilis berita tentang hal ini. MNC, melalui situsweb Okezone.com dan Sindonews.com serta stasiun televisi yang ia naungi, merilis sekurangnya 36 konten yang berhubungan dengan uji publik KPI. Konten yang muncul pun senada, atau bahkan serupa.

Dalam menggarap isu uji publik ini, Okezone.com dan Sindonews.com saling mempertukarkan konten berita dengan judul yang serupa tapi tak sama. Okezone.com memiliki beberapa tautan yang sudah tidak aktif lagi, misalnya “Kinerja Kpi Buruk Ini Faktor-Faktornya” dan “KPID DKI Tolak Bahas Perpanjangan Izin Penyiaran Dengan KPI Pusat”. Meski hilang, sampai saya akses pada 7 Februari 2016, tautan judul itu masih sering muncul dalam fitur “Berita Rekomendasi”.  

Biasanya, berita yang dipertukarkan antara Okezone.com dan Sindonews.com tidak mencantumkan by line. By line adalah nama penulis yang secara struktur tulisan diletakkan setelah penulisan judul. Penulisan nama penulis ini membuat pembaca bisa mengetahui kredibilitas dan kualitas tulisan si jurnalis yang menulis berita tersebut. Misalnya, artikel Sindonews.com berjudul “Salah Langkah, DPR Diminta Segera Panggil KPI”. Dalam tulisan tersebut, redaksi mencantumkan Dythia Novianty sebagai by line. Berita ini dilansir ulang oleh Okezone.com dengan judul yang sedikit berbeda, “Dinilai Salah Langkah, DPR Diminta Panggil KPI”. Isinya serupa, hanya berbeda dalam susunan paragraf. Okezone.com, yang lazimnya mencantumkan nama, dalam berita tersebut hanya mencantumkan “Sindonews” pada by line, dengan predikat “jurnalis” di bawahnya. Pada tulisan lain, dicantumkan “MNC Media”.

Pola reproduksi konten ini tidak hanya terjadi pada media daring grup MNC. Jika Anda rajin. atau  mungkin iseng seperti saya, mengetik kata kunci “uji publik”, “uji publik KPI”, atau “KPI” di laman mesin pencari, Anda akan menemukan beberapa video tayangan RCTI, iNews TV, dan Global TV yang kontennya juga “serupa tapi tak sama”. Tayangan video ini menambah daftar panjang konten grup MNC dengan nalar pikir yang sama. Meski Global TV punya konten yang lebih beragam, konstruksi beritanya juga sama.

Mengapa saya sebut konten-konten tersebut lebih layak disebut propaganda ketimbang berita?

Prinsip dasar jurnalisme adalah menyajikan kebenaran. Menurut Bill Kovach (2001), untuk mencapai apa yang disebut kebenaran, jurnalis musti melakukan disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi ini menyaring yang fiksi, sensual, bombastis, dan juga propaganda. Lalu, apa itu propaganda? Meminjam kalimat Andreas Harsono, propaganda berarti tulisan yang hanya diisi oleh fakta dari satu pihak, lalu diberi penekanan dan diperkuat pada bagian itu untuk “melindungi” atau memperkuat kepentingan pihak tersebut. Menurut saya, propaganda juga dilakukan tanpa melakukan verifikasi kebenaran (bukan hanya konfirmasi) pada semua pihak, bukan hanya pihak yang berseberangan. Sebisa mungkin, tulisan dibingkai hanya berisi fakta yang mendukung kepentingan pihaknya.

Meski Kovach menjelaskan bahwa kebenaran itu dibangun berlapis, hari demi hari, tetapi agak sulit melihat niat baik grup MNC dalam membangun lapisan demi lapisan kebenaran soal uji publik KPI ini di dalam berita-beritanya. Dari 30 berita yang disajikan sejak 21 Januari hingga 5 Februari 2016, semuanya punya nada seragam: uji publik ilegal, KPI seharusnya tak melakukan uji publik. Masuk bulan Februari, variannya menjadi semakin beragam. Media yang saya sebutkan tadi mulai memasukkan konten-konten yang mengkonstruksi bahwa KPI merupakan lembaga negara yang tidak becus, tidak profesional.

Dengan pemberitaan macam itu, khalayak seolah-olah digiring pada kesimpulan bahwa uji publik perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sepuluh televisi swasta  tersebut tidak layak dan rawan dipolitisasi oleh KPI. Belum lagi ditambah dengan konten-konten penguat yang menekankan bahwa uji publik KPI adalah tidak sah secara hukum, atau dengan kata-kata lain seperti “sia-sia”, “mubazir”, hingga “mengangkangi kewenangan pemerintah”. Okezone.com bahkan sampai memuat tiga tulisan untuk menunjukkan bahwa uji publik tidak dikenal sebagai syarat perpanjangan IPP (tulisan pertama, tulisan kedua, tulisan ketiga). Nalar pikir yang berusaha disampaikan, meskipun salah kaprah, adalah bahwa ijin penyiaran televisi swasta tersebut dapat dihentikan hanya oleh uji publik KPI.

Sulit  menemukan berita yang memberi porsi yang berimbang dari media-media yang tergabung dalam grup MNC. Jika boleh membandingkan, Anda bisa merujuk liputan BBC Indonesia soal uji publik. Dalam berita tersebut, Anda akan mendapatkan paparan soal uji publik ini dari kacamata beragam pihak, termasuk pihak yang tidak diliput oleh MNC: publik. Dalam laporan audionya BBC meminta pendapat beberapa warga soal kualitas tayangan televisi dan pentingnya uji publik ini. Ia juga mewawancarai pihak Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Suryopratomo, dan juga menanyakan pendapat M. Heychael sebagai wakil dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada masalah penyiaran. Heyder Affan, jurnalis BBC, tidak lupa mewawancarai sumber primer dalam isu ini: KPI. Sedihnya, sekali lagi, pada 36 berita yang diterbitkan media milik grup MNC, KPI tidak mendapat porsi bicara yang cukup, atau bahkan—melalui media daringnya—seringkali gegabah tidak melakukan konfirmasi.

Dengan demikian, apa kata yang bisa mewakili pemberitaan media dalam grup MNC ini selain propaganda?

Berbagai kejanggalan

Masalah dalam konten media-media grup MNC ini tidak hanya berhenti di situ. Pertanyaan lanjutan yang perlu dikemukakan adalah, jika propaganda difungsikan untuk memperkuat opini dan menekankan kepentingan pihaknya, maka siapakah pihak yang kita bicarakan tersebut? Tidak terlalu sulit menjawabya, pihak itu adalah televisi-televisi swasta yang akan dievaluasi ijin penyiarannya. Dalam konteks ini, MNC terlihat berupaya sedemikian hingga melakukan propaganda lewat pemberitaan-pemberitaannya untuk melindungi kepentingan MNC. Menurut Rapotivi, Televisi dalam grup MNC, beserta Trans TV, adalah yang paling banyak mendapat aduan dari publik selama 2015. Para pemilik stasiun televisi takut izinnya tidak diperpanjang apabila publik diikut sertakan dalam proses perizinan. Hal ini wajar, mengingat perusahaan media tentu ingin terus hidup dan, sebagaimana dinyatakan Ishadi SK ketika diwawancarai vivanews.com, menghidupi banyak karyawan. Namun, masih ada beberapa kejanggalan yang mengemuka.

Pertama, mengapa MNC (dan juga TV-TV lainnya) seperti kebakaran jenggot ketika KPI meminta masukan publik soal kondisi penyiaran, khususnya soal perpanjangan ijin ini? Bukankan selama ini industri televisi “menuhankan” publik untuk menilai kualitas tayangannya dalam tiap penilaian (rating) program acara? Mengapa kini industri televisi berbalik tidak mengakui publik ketika KPI juga meminta masukan dan penilaian dari publik? Alih-alih “menuhankan” publik, industri televisi justru menyerang KPI, menebar propaganda, dan menyebut uji publik ini sebagai tindakan melawan hukum.

Ada lima hal yang membuat ijin televisi dapat tidak diperpanjang sesuai PP nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Dua poin yang paling krusial sudah dilanggar oleh lembaga penyiaran swasta yaitu, “(1) melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan,” dan “(2) melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Jika sepuluh televisi swasta tersebut berlaku benar, menjalankan penyelengaraan penyiaran dengan kualitas yang bermutu dan tidak melanggar dua hal tersebut di atas, mengapa harus takut dengan sekadar uji publik KPI yang dianggap ilegal?

Kedua, ada nalar pikir yang keliru dalam pembacaan MNC soal uji publik ini. Logika yang disampaikan MNC pada khalayak, dan ini terus diulang-ulang, mengutip anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya,  bahwa KPI adalah representasi publik, maka tak perlu lagi KPI meminta aspirasi publik lewat mekanisme uji publik. KPI sendiri adalah publik. Nalar ini dibahas oleh peserta forum diskusi masyarakat Pecinta #TVsehat di Yogyakarta pada 29 Januari 2016 lalu. Maulin Ni'am, salah satu peserta dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), mengatakan bahwa logika MNC ini keliru. Justru harusnya dibalik, “Lebih penting mana, yang diwakili atau yang mewakili?” kata Ni'am. Tentu, dalam konteks ini, jawaban yang tepat adalah, publik lebih penting daripada KPI. Artinya, secara filosofis, KPI tentu sah-sah saja meminta pendapat publik untuk menambah masukan soal diperpanjang atau tidak diperpanjangnya ijin penyiaran televisi. Jika tak ada publik, KPI tak punya alasan untuk ada. Apalagi pemilik sah frekuensi yang digunakan televisi-televisi ini adalah publik.

Pembagian wewenang antara Kementerian Kominfo—yang akan menentukan apakah ijin akan diperpanjang—dan KPI—yang memberikan rekomendasi—tentu bukan jadi soal. Porsi masing-masing itu sudah diatur. Intinya, publik sebagai pemilik sah frekuensi berhak mengevaluasi televisinya. Sudah jadi kewajiban KPI pula untuk mengajukan rekomendasi berdasarkan temuannya selama sepuluh tahun belakangan mengawasi konten penyiaran. Konsekuensi logismya, KPI sebagai wakil publik, harus membuka secara transparan masukan-masukan publik itu. Mengingat kinerja KPI yang selama ini sering setengah hati menindak televisi yang menebar adegan kekerasan, perilaku yang tidak sopan, konsumtif, dan tayangan-tayangan tak bermutu lainnya.  

Dari sini, kita bisa melihat uji publik ini sejatinya adalah momentum menyehatkan penyiaran kita. Entah KPI menggelar uji publik atau tidak, dunia penyiaran kita harus sehat. Menurut saya, jika media mau menangguk untung, tak harus dengan cara menyiarkan tayangan yang tidak mendidik, bukan? Saya percaya, media yang berkualitas akan dikejar khalayak. Ini penekanan saya, perlu refleksi bersama, jika pemberitaan MNC mengatakan bahwa uji publik KPI ini ilegal, justru pertanyaan yang perlu disampaikan adalah sebaliknya: mengapa seakan takut sampai harus menyajikan berpuluh-puluh konten untuk menyerang sesuatu yang—katanya—ilegal? []

Bacaan Terkait
A.P. Wicaksono

Relawan di Masyarakat Peduli Media (MPM). Ikut terlibat dalam penulisan buku penelitian Media Terpenjara: Bayang-bayang Pemilik di Balik Pemberitaan Pemilu 2014. Kini sedang suka membaca media kooperasi di literasi.co.

Populer
Kesejahteraan Pengemudi Gojek dan Liputan Media yang Kontradiktif
Memoles Citra Polisi di Televisi
Yang Tak Dibicarakan dari Perseteruan Tsamara dengan RBTH Indonesia
Mengapa Pekerja Media Tak Menyadari Dirinya Buruh?
Peran Media dalam Politik Omong Kosong: Studi Atas Headline Lima Surat Kabar