Ilustrasi: Ellena Ekarahendy
Ilustrasi: Ellena Ekarahendy
08/10/2015
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia
Pemerintah tengah melakukan proyek pembangunan infrastruktur teknologi digital besar-besaran. Namun, infrastruktur bukan satu-satunya jalan untuk membangun masyarakat informasi.
08/10/2015
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia
Pemerintah tengah melakukan proyek pembangunan infrastruktur teknologi digital besar-besaran. Namun, infrastruktur bukan satu-satunya jalan untuk membangun masyarakat informasi.

Konsep “kesenjangan digital” (digital divide) pertama kali diperkenalkan dalam laporan The National Telecommunication and Information Administration (NTIA)—sebuah badan pemerintah federal AS yang mengurusi bidang telekomunikasi dan informasi. Laporan tersebut memilah warga negara ke dalam dua kelompok: mereka “yang memiliki” dan “tak memiliki” akses pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital, sebagaimana ditambahkan Steyn & Johnson (2011), tidak hanya berhubungan dengan akses fisik (baca: infrastruktur). Kesenjangan digital juga berhubungan dengan kesenjangan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, gender, etnisitas, geografis, dan demografis.

Persoalan kesenjangan ini terus mengiringi perkembangan teknologi informasi. Terlebih bagi negara dunia ketiga, persoalan ini adalah momok bagi pembangunan. Bahkan di negara maju sekali pun, dengan masyarakat yang “melek” terhadap teknologi digital, hambatan dalam akses TIK masih saja terjadi.

Meski jangkauan internet semakin luas, Indonesia masih menyimpan berbagai macam persoalan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan digital dengan mempercepat penetrasi internet di seluruh Indonesia. Program Indonesia Digital Network (IDN) dihadirkan sebagai solusi bagi konektivitas nasional. Tujuan program tersebut bukan hanya mendukung digitalisasi masyarakat Indonesia, melainkan juga meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia dalam menjawab tantangan global yang sudah di depan mata, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah salah satunya.

Tentu, kebijakan ini patut kita apresiasi. Sayangnya, kebijakan ini menempatkan internet sebagai semata-mata entitas bisnis dengan hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Alih-alih mengatasi ketimpangan akses internet, solusi konektivitas nasional melalui penanaman investasi teknologi informasi malah berpotensi memperlebar kesenjangan teknologi dan menciptakan eksklusi sosial.

Upaya mengatasi kesenjangan digital tidak cukup dengan hanya menggelontorkan investasi infrastruktur secara besar-besaran. Langkah ini memang terkesan membereskan seluruh persoalan, namun sebenarnya masih menyisakan aspek-aspek penting lain yang tak tersentuh. Pertemuan World Summit on the Information Society yang diselenggarakan oleh PBB telah merumuskan solusi integratif dan berkelanjutan dalam mengatasi problem kesenjangan digital, yakni dengan membangun infrastruktur TIK, membentuk masyarakat informasi, dan edukasi TIK.

Kurangnya perhatian negara dalam edukasi dan pembentukan masyarakat informasi ini ditambal oleh gerakan akar rumput. Gerakan DEMIT adalah salah satu inisiatif yang digerakkan masyarakat desa melalui pengembangan inovasi teknologi informasi berbasis open source. Gerakan ini sukses menggerakkan lebih dari 300 desa di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dan terlibat aktif pembahasan RUU Desa di akhir tahun 2014 silam melalui video conference. Hingga saat ini, DEMIT terus mengkonsolidasikan diri sebagai entitas pembangunan masyarakat desa. Selain itu, salah satu inovasi yang cemerlang lainnya adalah program 1000 web desa gratis dengan domain  Desa.id yang semakin gencar belakangan ini.

Inisiatif warga tersebut menjadi bukti cara mengatasi persoalan kesenjangan digital terutama yang berkaitan dengan literasi dan pembuatan konten-konten digital. Inisiatif-inisiatif seperti ini banyak berkembang di berbagai negara dan dikenal sebagai Community Technology Centers (CTC). Servon (2002) bahkan menulis bahwa, “Orang-orang mulanya pergi ke CTC untuk mendapatkan akses. CTC telah menjadi sebuah institusi komunitas baru.” Inisiatif-inisiatif ini punya potensi besar untuk mengatasi ketimpangan akses TIK, dan bisa dikembangkan menjadi kebijakan inklusi digital (digital inclusion policies). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah menciptakan knowledge society yang menyelaraskan proses literasi dengan akses TIK.

Meski demikian, cara mengatasi persoalan kesenjangan digital tidak cukup dengan rumusan kebijakan dan program yang hanya menyasar pada kelompok masyarakat belum melek TIK. Pangkalnya, dalam beberapa kasus dapat kita temukan fakta bahwa persoalan kesenjangan digital bisa terjadi di kalangan masyarakat yang sudah melek sekalipun. Misalnya saja kelompok masyarakat kelas menengah perkotaan yang sering terjebak kedalam situasi histeria massa ketika mereka berinteraksi secara intens dengan internet terutama dalam  media sosial.

Pada konteks ini dapat kita lihat bahwa problem penggunaan internet di Indonesia berkaitan erat dengan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Fenomena seperti konten-konten media digital yang tidak produktif, penyebaran berita-berita hoax, maraknya kriminalisasi warga negara yang terjerat Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan rendahnya literasi adalah fakta yang tak dapat dihindari dari persoalan kesenjangan digital di Indonesia. Konsekuensinya, pada kasus-kasus tersebut, orang-orang yang kurang mengerti atau tidak mengetahui ihwal literasi informasi dapat menggiring terjadinya kekacuan karena larut dalam perilaku kolektif massa (trap from collective behavior). Oleh karena itu, perlu pemahaman terhadap aspek literasi dan penciptaan konten-konten digital.

Penggunaan internet di Indonesia sendiri masih bersifat elitis dan tentu saja bertolak belakang dengan filosofi dasarnya yang mengandaikan kesetaraan. Elitisme internet di Indonesia menyangkut sentralisasi arus informasi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini menciptakan ketidakmerataan dan kesenjangan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan. Bahkan di Pulau Jawa—termasuk masyarakat urban—masih ditemukan jurang yang lebar dalam menangkap pengertian tentang TIK.

Kita ditantang untuk memiliki kecerdasan baru dalam mengelola TIK. Misalnya dengan menaati asas-asas verifikasi karena bagaimana pun, pada saat ini setiap orang berpotensi untuk tahu berbagai macam hal melalui internet. Tentunya, internet harus dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Terakhir, kita masih terus belajar tentang bagaimana cara menginstalasi TIK kedalam kehidupan sosial politik kita.

Dengan demikian, penanggulangan kesenjangan digital di Indonesia adalah proyek yang belum rampung! []

Bacaan Terkait
Renal Rinoza

Lulus S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta. Pernah meneliti konten media massa lokal dalam Program Pemantauan Media Akumassa Forum Lenteng di sepanjang 2012-2013, dan pernah menjadi peserta Temu Demokrasi Digital Indonesia (TEDDI) 2014. 

Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Kekerasan Seksual di Media
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming