Ilustrasi: Ellena Ekarahendy
Ilustrasi: Ellena Ekarahendy
01/10/2015
Soekarno di Balik Jeruji Media Orde Baru
Selepas 1965, nama Soekarno perlahan pudar dari media yang mulanya mengagungkannya. Perannya beralih, dari pemimpin besar revolusi, menjadi pengkhianat revolusi.
01/10/2015
Soekarno di Balik Jeruji Media Orde Baru
Selepas 1965, nama Soekarno perlahan pudar dari media yang mulanya mengagungkannya. Perannya beralih, dari pemimpin besar revolusi, menjadi pengkhianat revolusi.

Ketika awak Apollo 11 dielu-elukan media karena berhasil mendarat di bulan, Soekarno, presiden pertama Indonesia, tengah disingkirkan dari panggung media negaranya sendiri. Pada 23 Juli 1969, di tengah euphoria pendaratan manusia di bulan, sebuah kolom kecil muncul di halaman utama harian Kompas berjudul, “Muntjulnya Gambar Soekarno di TV Diusut” (23 Juli 1969). Menteri Penerangan Boediardjo mengatakan kemunculan Presiden Soekarno di televisi adalah sebuah “ketjerobohan jang tidak dapat dimaafkan.” Kolom itu menandai bahwa media tak lagi menjadi hagiografi bagi Soekarno. Bapak Negara atau Pemimpin Besar Revolusi itu disingkirkan dari halaman utama surat kabar di seantero negeri.

Mundur ke empat tahun sebelumnya. Dini hari di 1 Oktober 1965, sekelompok orang dibawah pimpinan Letkol Untung Sutopo (yang saat itu merupakan Pasukan Tjakrabirawa atau pasukan pengawal Presiden) membunuh dan/atau menangkap enam Jenderal beserta anak dan ajudan dari Jenderal Nasution. Sekitar jam tujuh pagi, setelah menguasai stasiun radio RRI di Jakarta, Letkol Untung menyampaikan bahwa peristiwa pembunuhan Jenderal tersebut adalah sebuah bentuk penyelamatan terhadap Presiden. Untung beralasan bahwa para jenderal tersebut disponsori oleh CIA untuk melakukan kontra-revolusi dengan membunuh Presiden Soekarno pada peringatan 20 tahun hari raya ABRI pada 5 Oktober 1965.  Hal ini yang menjadi justifikasi akan pembunuhan dan penangkapan mereka. Media saat itu juga disebut dalam kendali Gerakan 30 September, sedangkan Presiden Soekarno sedang  berada dalam proteksi mereka.

Sedikitnya penyebutan nama Presiden Soekarno dalam deklarasi Untung merupakan hal yang ganjil. Laporan CIA bertajuk Indonesia—1965: The Coup That Backfired (1968) menuliskan bahwa deklarasi ini menjadi ganjil, karena tidak adanya pujian untuk Soekarno seperti yang dilakukan oleh siaran lainnya. Padahal, koran-koran besar nasional saat itu umumnya menyediakan kolom khusus di halaman 1 atau 2 untuk pikiran-pikiran Soekarno dengan judul “Adjaran2  Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno”.  Benedict Anderson dan Ruth Mc Vey dalam laporannya A Preliminary Analysis Of The October 1, 1965 Coup In Indonesia (1971) menulis bahwa hilangnya pujian kepada Soekarno dapat disalah ditafsirkan sebagai gerakan anti-Soekarno.

Setelah Gerakan 30 September ditumpas, media masih menjadi pembela Soekarno. Kolom “Adjaran2 Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno” masih menghiasi halaman pertama atau kedua surat kabar nasional. Ini masih berlanjut hingga tahun 1966.

Ketika Untung, Latief, dan Omar Dhani disidang pada Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), pers mulai melihat Soekarno dengan perspektif berbeda. Ada tiga faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Pertama, berkembangnya diskursus untuk menciptakan sebuah Orde Baru. Ketua MPRS sekaligus satu-satunya Jenderal yang selamat dari peristiwa G-30S Abdul Haris Nasution mengatakan bahwa Orde Baru adalah “suatu sikap mental yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kulturil yang dijiwai oleh moral Pancasila.” Ia juga menegaskan bahwa Orde Lama adalah sebuah penyelewengan di segala bidang (ekonomi, politik, moral, sosial, moneter) serta terhadap UUD `45 dan Pancasila. Walaupun tidak secara langsung menyinggung Soekarno, pembicaraan konstelasi ekonomi-politik Orde Lama tentu tak bisa dilepaskan dari figur besar presiden pertama Indonesia tersebut.

Kedua, kesaksian tertulis Presiden di depan Mahmilub bahwa ia tidak pernah menerima laporan dari Subandrio mengenai peningkatan kegiatan PKI menjelang G30S. Pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan Karel Supit, seorang anggota PKI yang mengatakan bahwa ketua PKI D.N Aidit telah memberikan berkas mengenai Dewan Jenderal yang akan melakukan kup kepada Soekarno. Saksi Dr. Sukarman dan Prof. Dr. Mahar Mardjono mengaku melihat D.N aidit berada di kamar Presiden saat ia jatuh sakit. Dari sini muncullah spekulasi terlibatnya Presiden Soekarno dengan G-30S.

Ketiga, isu kemerdekaan pers di Orde Lama. Pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 1966, para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan konferensi kerja di Pasir Putih, Jawa Timur. Jenderal Soeharto memberikan sambutan tertulis yang dibacakan oleh Pangdam VIII Mayjen Sumitro. Dalam sambutannya, Soeharto memuji PWI sebagai patriot Indonesia dalam menjaga moral Pancasila. Soeharto mengamati kemerdekaan pers dalam Orde Lama disalahgunakan sebagai alat teror psikologis terhadap pendapat yang berbeda atau bertolak belakang. Ketidakdewasaan sikap itu hanyalah digunakan dalam rangka perebutan kekuasaan.

Dari konferensi itu terciptalah Piagam PWI yang menyatakan bahwa Kongres PWI sebelumnya masih merefleksikan mental Orde Lama sehingga perlu adanya perubahan mental dalam rangka Orde Baru. Perubahan itu antara lain adalah wartawan harus berdiri teguh atas dasar Pancasila, menjaga kode etik serta melaksanakan tugas berdasarkan kepentingan Nasional bangsa Indonesia.

Setelah deklarasi dari wartawan disampaikan, pers mulai kritis terhadap Soekarno. Duta Masjarakat memuat kolom  “Adjaran2 Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno” yang terakhir pada 21 Oktober 1966. Dalam kolom “Djangan Dianggap Enteng”, Duta Masjarakat mengkritik Bung Karno yang membangun hotel-hotel megah di tengah kemelaratan rakyat. Demokrasi Terpimpin adalah dalih untuk mendiamkan suara rakyat, revolusi adalah alasan untuk menghamburkan uang negara. Muncul pula diskursus tentang Pemilihan Umum yang mampu membawa suara rakyat.

Menanggapi peran wartawan setelah adanya piagam PWI pada Desember 1966, Soekarno menyatakan bahwa pers saat itu mempunyai tendensi untuk memfitnah dan menghina. Memang pada bulan Desember banyak berita yang cenderung memojokkan Soekarno. Selain isu keterlibatannya dengan G-30S, Soekarno diberitakan akan kabur ke luar negeri, menjadi sasaran seorang miliuner AS bernama Hunt, dan yang paling mencengangkan adalah isu pemerkosaan Soekarno terhadap gadis 14 tahun bernama Bertha dari Swedia. Semua pemberitaan ini menyebabkan Jaksa Agung Soegih Arto terus-menerus menyampaikan keterangan kepada pers dan berjanji untuk menghukum para pemfitnah.   

Barulah di tahun 1967 muncul wacana pemberhentian Soekarno dari posisinya sebagai presiden. Ia mulai kehilangan dukungan dari berbagai pihak, terutama mereka yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan MPRS.  Minggu 12 Maret 1967, HA Sjaichu selaku ketua DPRGR menurunkan gambar Presiden Soekarno dari ruang kerjanya dan dilanjutkan dengan penurunan gambar Soekarno di gedung DPRGR. Kekayaan Soekarno mulai diusut oleh Jaksa Agung karena dugaan penyalahgunaan uang negara.

Pemerintahan Soekarno disebut sebagai Orde Lama (Orla) yang menurut Ketua MPRS Abdul Haris Nasution berbau TNI-phobi dan Islam-Phobi. Nasution mengatakan pada masa Orde Lama berhembus fitnah yang bertujuan untuk menciptakan kebencian terhadap Islam dan TNI. Terhadap kaum Islam, TNI  dikabarkan akan mengadakan diktatur militer, sedangkan di kalangan non-Islam, fitnah yang tersebar adalah penurunan Soekarno adalah untuk instalasi negara Islam, mirip seperti peristiwa DI/TII.

Amien Holle, seorang anggota DPRGR dan Ketua Wilayah NU Maluku menyatakan bahwa bahwa rakyat Maluku tidak mendukung Bung Karno. Apabila ada segelintir orang yang mendukungnya, maka mereka adalah, “Pendukung PKI, penentang Orba, dan tidak berjalan di atas landasan Pantjasila dan UUD 45.” (“Tak Benar Rakyat Maluku Dukung Bung Karno”, 1967)

Sayuti Melik mengatakan bahwa Presiden harus diganti dengan Jenderal Soeharto yang mengemban ketetapan MPRS No. IX sebagai Pejabat Presiden sampai sidang MPR pilihan rakyat. Ia juga menegaskan adanya pengusutan terhadap kesalahan Soekarno dan pencabutan gelar PBR (Pemimpin Besar Revolusi) yang dibubuhkan pada Soekarno. Sayuti juga menghimbau pada MPRS untuk mencabut Manipol (Manifestasi Politik) yang berbuah dari pemikiran Bung Karno karena memberi kesempatan kepada PKI untuk melancarkan G30S.

Setelah ditetapkannya TAP MPRS, muncullah kebencian terhadap Presiden pertama tersebut. Salah satu anggota MPRS mengatakan bahwa Presiden telah membawa Indonesia kepada sebuah kebobrokan politis. Disebutkan oleh Soeharto bahwa Soekarno mengambil langkah-langkah yang secara tidak langsung menguntungkan bagi Gerakan 30 September dan PKI.

Kepada MPRS, Soeharto menyatakan beberapa hal yang menjadi kesimpulannya dalam menghubungkan Soekarno dengan G30S, antara lain, a.) Pidato Soekarno didepan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 12 Desember 1965 yang mengutuk Gestok (Gerakan Satu Oktober), namun tetap mendukung ide komunisme, satu dari tiga ide Nasakom yang ia pegang; b.) Presiden tidak menghukum Omar Dhani, Supardjo, dan D.N Aidit; c.) Ide politik Nasakom yang dikonsepsikan Soekarno dianggap membuat jalan bagi PKI dalam melaksanakan kup. Soeharto menyimpulkan diamnya Soekarno merupakan tanda bahwa ia kurang waspada dalam mengamankan Pancasila dan kediamannya merupakan sebuah bentuk manuver politik.

Dengan ketetapan MPRS, berakhirlah era pemerintahan Soekarno dan Demokrasi Terpimpin. Harian Mertjusuar mengutip Nasution bahwa Orde Lama telah menyelewengkan Pancasila karena telah membentuk kultus individu dan menerapkan Marxisme. Perlahan, semua hal berbau Soekarno mulai pudar. PNI mengelak bahwa Marhaenisme adalah kultus Soekarno, melainkan sebuah ide tentang keadilan dan nasionalisme. Nasakom ditinggalkan karena "kom" didalamnya. Hanya Pancasila yang tersisa dari  warisan Soekarno, sebuah ide yang telah ditahbiskan menjadi simbol negara. Era pemimpinan Soekarno disebut sebagai Orde Lama dan sama seperti segala hal yang lama adalah usang dan perlu diganti.

Media sudah tidak lagi menyediakan kolom khusus bagi presiden. Kultus Soekarno digantikan dengan kultus Soeharto. Dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1967, koran Mertjusuar menulis, “Djend. Soeharto telah menyelamatkan negara dari Kup G 30 S/PKI.” (“Sudahkah Kita Benar2 Meresapi Pantjasila”, 1967) Soeharto juga ditampilkan di koran itu sebagai sosok yang sederhana, yang tidak menggunakan mobil mewah seperti pendahulunya.

Media memiliki pengaruh yang luar biasa, sama dengan pengaruhnya dalam menciptakan mitologi tentang Soekarno, media pulalah yang menjatuhkannya dan menjadikannya pariah di Indonesia. Pada akhir masa pemerintahannya, peran Soekarno beralih; dari Sang Proklamator menjadi Pengkhianat Revolusi.

Soekarno merupakan tokoh yang besar, bisa dikatakan sakral dimata rakyat Indonesia. Bahkan setelah kegagalan Demokrasi Terpimpin, media masih bebondong-bondong menyampaikan ajarannya. Oleh karena itu, perlu dalih yang besar untuk menumbangkannya.

Ben Anderson menjelaskan bahwa, sama seperti Untung yang menjustifikasi pembunuhan Dewan Jenderal dengan berdalih bahwa mereka akan melaksanakan kup yang dirancang oleh CIA, teknik tersebut digunakan dalam pembenaran pembunuhan anggota-anggota PKI. Peristiwa G30S membawa polarisasi yang dahsyat di masyarakat, rakyat Indonesia seolah terbagi menjadi pahlawan dan pengkhianat, sekali pun tak punya sangkut pautnya dengan peristiwa tersebut. Dengan menghubungkan Soekarno, PKI, dan G30S, terutama dengan Aidit, citra Sang Putra Fajar perlahan meredup dan terhapus dari dukungan rakyat yang dulu mencintainya. []


Daftar Pustaka

Anderson, Benedict R., and Ruth T. McVey. A Preliminary Analysis Of The October 1, 1965 Coup In Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University, 1971

CIA. Indonesia - 1965: The Coup That Backfired. Washington D.C: Library Of Congress, 1968

Duta Masjarakat. "Djenderal Suharto Didepan MPRS: Setiap Warga Harus Mengetahui Fakta2 Presiden Sukarno dalam G-30-S/PKI." Jakarta, Maret 9-25, 1967

Duta Masjarakat. "Djangan Dianggap Enteng: Berita Hunt." Desember 3, 1966

Duta Masjarakat. "Djenderal Nasution: Memenangkan Orba Harus Dengan Konstitusionil." Oktober 12, 1966: 1

Duta Masjarakat. "Djenderal Nasution: Memenangkan Or-Ba Harus Dengan Konstitusionil." Oktober 12, 1966: 1

Duta Masjarakat. "Hasil2 Konker PWI." Oktober 19, 1966: 1

Duta Masjarakat. "Kemerdekaan Pers Orde Lama Untuk Melakukan Teror Psikologis." Oktober 1966, 1966

Duta Masjarakat. "Soekarno Ke Jaksa Agung: Perkosaan Tidak Benar." Desember 20, 1966

Duta Masjarakat. "Tak Benar Rakyat Maluku Dukung Bung Karno." Februari 20, 1967: 1

Duta Masjarakat. "Tidak Benar Bung Karno Akan Ke Luar Negeri." Oktober 18, 1966

Kompas. "Muntjulnya Gambar Soekarno di TV Diusut." Juli 23, 1969: 1

Mertjusuar. "Sudahkah Kita Benar2 Meresapi Pantjasila ." September 30, 1967: 1

Bacaan Terkait
Steven Handoko

Mengenyam pendidikan sinematografi di Universitas Multimedia Nusantara. Kini bekerja lepas sebagai editor video di Remotivi.

Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Kekerasan Seksual di Media
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming