Ilustrasi: Ellena Ekarahendy
Ilustrasi: Ellena Ekarahendy
08/09/2015
Jurnalis adalah Kelas Menengah?
"Jurnalis juga buruh. Kalau bukan buruh, ya berarti kuli," ~ Propaganda Mayday 2007.
08/09/2015
Jurnalis adalah Kelas Menengah?
"Jurnalis juga buruh. Kalau bukan buruh, ya berarti kuli," ~ Propaganda Mayday 2007.

Pidato Presiden RI Joko Widodo pada 14 Agustus 2015 di Gedung MPR/DPR lalu menyentil kalangan pers. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa kualitas media banyak yang tidak mendidik dan,

“...Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibanding memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif.”

Beragam tanggapan muncul dari sejumlah jurnalis yang meliput peristiwa ini. Ada yang berceletuk, “Ah, bapak bisa aja,” dan bahkan ada pula yang menyerang.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai pidato tersebut sebagai wajah hipokrit Jokowi. Sehari sebelum pidato tersebut, Jokowi menyematkan Bintang Mahaputra Utama kepada Surya Paloh, pemilik stasiun televisi Metro TV. Bagi AJI, Surya Paloh adalah musuh kebebasan pers. Ia pernah melakukan pemecatan sepihak sejumlah awak redaksi, dan juga bertanggung jawab atas jurnalisme partisan dari media-media yang ia miliki sejak masa pemilihan umum legislatif dan presiden 2014 lalu.

Tercemarnya independensi ruang redaksi adalah isu yang lupa disindir oleh Jokowi. Jokowi harusnya juga berseru,”Wahai para pemilik media massa, jangan mengganggu kerja jurnalisme. Sesungguhnya jurnalis bekerja atas nama Undang-Undang dan memiliki tanggung jawab kepada publik. Berikan pula kehidupan layak agar mereka bisa berkarya dengan lebih baik!”

Kenapa isu kemerdekaan ruang redaksi ini penting? Pertanyaan ini menginspirasi penulis untuk menyusun penelitian sederhana terhadap kawan-kawan satu profesi pada tahun 2010 (Rakasiwi, 2010). Penelitian ini bermula dari pertanyaan: apa yang mempengaruhi mereka untuk memilih profesi jurnalisme? Hasilnya, sebagian besar responden mengatakan komik dan superhero adalah ide awal memilih profesi jurnalis.

Hal serupa sebenarnya terjadi pada diri saya sendiri. Saya adalah penggemar film fiksi Amerika, seperti Superman dan Spiderman, serta komik karya kartunis Belgia Georges Remi, The Adventure of  Tintin. Sebagaimana para responden, saya juga melihat kemiripan jurnalis dengan tokoh-tokoh tersebut. Tintin, Superman dan Spiderman, adalah representasi pejuang kepentingan publik, sebagaimana tugas pokok jurnalis untuk menyuarakan kepentingan publik.

Bagi jurnalis, profesi ini bukan saja jalan hidup, melainkan juga “jalan pedang”.

Idealisme Bertemu Uang

Cita-cita luhur seorang jurnalis adalah bekerja untuk publik. Atas nama publik mereka berhak meminta informasi tentang semua hal yang berhubungan dengan kepentingan publik; anggaran negara dan daerah, keputusan pemerintah, peraturan, data suku bunga, informasi laba, dan lain-lain. Profesi ini memberi keleluasaan untuk berpartisipasi membangun negara, sekaligus juga berada di garis depan dalam mengkritik negara. Heroisme seperti ini kerap muncul dalam jurnalisme Indonesia, sebagaimana dalam diskusi, seminar, buku kuliah hingga paparan sejarah kebangkitan nasional di tahun 1900an.

Jurnalis sering dikategorikan sebagai kelompok intelektual. Pemikir tua yang saya masih ingat namanya, seperti Antonio Gramsci, menyebutnya intelektual organik. Atau, sebagaimana pernah ditulis oleh Andina Dwifatma, jurnalis adalah kelas menengah, “... pekerja kreatif (knowledge workers). Aktivitas sentral mereka adalah elaborasi dan penyebaran gagasan, bukan hanya penggunaannya.”

Profesi jurnalis, pada abad ke-20, adalah “merek” yang cukup berpengaruh. Ada beberapa faktor penting yang dipegang ketika jurnalisme menjadi profesi. Beberapa di antaranya adalah, perkembangan keorganisasian wartawan, kekhususan pendidikan jurnalisme, pertumbuhan keilmuan sejarah, hingga permasalahan dan berbagai teknik komunikasi massa. Yang tak kalah penting selain hal-hal tersebut adalah munculnya perhatian yang sungguh-sungguh dari tanggung jawab sosial kerja kewartananan (Santana, 2005; 13).

“Profesi”, secara konvensional, diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus, di samping pendidikan umum. Kepercayaan publik adalah sendi utama bagi berjalannya sebuah profesi, dan dengan demikian, sebuah profesi memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk menjaga kepercayaan itulah profesi punya rambu-rambu yang disebut kode etik (Oetama, 2004; 52).

Huff. Apakah kami harus jumawa? Nanti dulu.

Kita bisa menengok ke masa Pemilu 2014 lalu. Untung memang diraih, karena membanjirnya iklan politik. Namun, hal ini menjadi sandungan tersendiri bagi kerja jurnalisme. Ruang redaksi kerap kali dicampuri upaya membuat berita yang tidak berimbang atau bersudut pandang kelompok tertentu di dalam ruang redaksi. Pasalnya, ada pemimpin media yang punya afiliasi partai politik. Selain itu, iklan politik juga datang dengan sejumlah syarat tata cara pemberitaan.

Lalu bagaimana seorang jurnalis menanggapi persoalan ini? Hukum tak tertulis yang berlaku dalam ruang redaksi adalah, “Kalau suka, ambil; kalau tidak suka, tinggalkan (silakan pergi)”. Tapi, tidak semudah itu. Dalam mengambil keputusan, seorang jurnalis mesti juga mempertimbangkan: “Nanti kamu makan apa?”

Tentu ada bentuk-bentuk perlawanan atas kebijakan redaksi yang melarang atau mewajibkan sudut pandang tertentu karena alasan politik praktis. Beberapa di antaranya sudah dilakukan, seperti menulis di kanal pribadi (media sosial atau blog), hingga menyamarkannya menjadi karya sastra. Namun, perlawanan ini hanya siasat sementara, tak cukup revolusioner untuk mewujudkan profesi jurnalis sebagai kelompok intelektual organik atau kelas menengah yang cerdas.

Jurnalis adalah buruh yang harus berhadapan dengan majikan dan sistem pengupahan. Perangnya pun sering kali masih pragmatis. Hal ini terlihat dengan gamblang apabila kita menilik hubungan kerja media massa di Indonesia. Beberapa jurnalis mendapatkan gaji tetap tiap bulan, beberapa lainnya tidak. Ada yang bekerja dengan surat perjanjian kerja yang tertulis dan bermaterai, dan ada juga yang tidak. Kelompok tak bergaji tetap dan tak bersurat kontrak ini sering dikenal sebagai kontributor. Hasil kerja jurnalistiknya baru bisa ditukar dengan uang apabila berita yang ia buat ditayangkan oleh media yang mempekerjakannya. Nilai berita kontributor televisi rata-rata sebesar Rp 200 ribu, sedangkan kontributor media massa cetak, internet, dan radio jauh di bawah angka itu.

Jurnalis yang memiliki pekerjaan tetap dan dilindungi kontrak pun jarang mendapatkan upah yang layak. Survey lapangan AJI Jakarta pada tahun 2014 menyebutkan bahwa rata-rata gaji awal yang dikantongi jurnalis Jakarta tidak lebih dari Rp 3 juta per bulan. Angka ini berlaku untuk semua jenis media massa, baik televisi, koran, daring, mau pun radio, dan sudah mencakup gaji pokok, tunjangan, biaya kesehatan dst. Di luar Jakarta, upah jurnalis lebih kecil lagi.

Lebih dari itu, berdasarkan penelitian penulis tahun 2010, jurnalis sering menulis berita dengan pertimbangan uang yang ia datangkan. Prosedur standar dalam menyusun berita memang tetap dilakukan (seperti verifikasi, klarifikasi, dan penyebutan narasumber). Namun selalu ada “sentuhan” tertentu dalam penyusunan berita agar memiliki daya tarik. Beberapa dilakukan dengan memelintir berita, yakni menggunakan pernyataan narasumber sedemikian rupa sehingga membuatnya jadi bombastis. Ada juga taktik dramatisasi, seperti mengeksploitasi kesedihan, darah, perperangan, pertikaian, gosip dan lain-lain.

Apabila tolok ukur karya jurnalistik adalah uang, maka tidak akan ada pers yang membela kepentingan publik yang luas. Demokrasi yang terwujud dari kerja jurnalistik seperti itu adalah demokrasi transaksional.

Semoga saja Presiden Jokowi mempertimbangkan persoalan independensi ruang redaksi dan kesejahteraan jurnalis apabila ia ingin membicarakan problem media dalam pidatonya yang akan datang. Kebebasan pers, tanpa pers yang independen dan sejahtera, hanya akan akan menjadi problem di masa mendatang. []


Pustaka:

Rakasiwi, Agus. 2010. “Realitas Wartawan Outsourcing (Status Kerja Tidak Tetap)  di Kota Bandung" Skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Bacaan Terkait
Agus Rakasiwi

Pekerja kantoran televisi, anggota AJI Indonesia.

Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Generasi Jurnalis yang Hilang
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Televisi, Iklan, dan Perihal "Menjadi Indonesia"
Langkah Mundur KPI dalam Revisi P3SPS